Padang [DESA MERDEKA] – Sumatera Barat mencatatkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Untuk pertama kalinya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar, di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah, berhasil meraih penghargaan Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 dengan predikat A. Penghargaan bergengsi ini diterima langsung oleh Gubernur Mahyeldi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI, Rini Widyantini, pada acara Rapat Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi 2025-2029 di Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Pencapaian ini sangat membanggakan. Selain menjadi yang tertinggi di wilayah Sumatera, penghargaan ini membuktikan komitmen Pemprov Sumbar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, serta transparan. Lebih penting lagi, upaya ini berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Alhamdulillah, dalam evaluasi tahun 2024, kita berhasil meraih predikat A dengan nilai 86,85,” ujar Mahyeldi setelah menerima penghargaan. “Nilai ini tertinggi di Sumatera dan merupakan yang pertama kali kita raih. Ini sesuai harapan dan berkat kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hanya enam provinsi yang meraih nilai A, termasuk Sumatera Barat.”
Capaian nilai indeks reformasi birokrasi Pemprov Sumbar tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan. Pada tahun sebelumnya, yaitu 2023, Sumbar masih berada pada predikat BB dengan nilai 77,1. Meskipun demikian, Mahyeldi mengingatkan agar seluruh jajaran tidak cepat berpuas diri. Sebaliknya, prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan implementasi reformasi birokrasi di Sumatera Barat.
Gubernur Mahyeldi menargetkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov Sumbar dapat meningkat lebih baik lagi di tahun mendatang. Oleh karena itu, ia meminta keseriusan seluruh OPD untuk mencapai target tersebut. “Kami, Pemprov Sumbar, tetap konsisten dalam implementasi reformasi birokrasi,” tegasnya. “Ini bukan hanya sekadar target di atas kertas atau output bagi OPD, tetapi outcome implementasi reformasi birokrasi harus dirasakan langsung oleh masyarakat.”
Selain meraih predikat terbaik dalam implementasi reformasi birokrasi, Menteri PANRB Rini Widyantini juga memberikan apresiasi khusus kepada Pemprov Sumbar atas komitmennya dalam menangani angka kemiskinan di wilayah Sumatera. “Menteri PANRB telah menunjuk kita sebagai provinsi yang berkomitmen dalam penanganan kemiskinan di Sumatera,” kata Mahyeldi. “Kemiskinan menjadi salah satu komponen penilaian reformasi birokrasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD yang telah berkontribusi.”
Mahyeldi juga memberikan apresiasi kepada dua kabupaten/kota di Sumbar yang turut meraih penghargaan dari Kementerian PANRB. Pemerintah Kota Padang meraih nilai 85,92 sebagai pemerintah kota dengan nilai tertinggi di Sumatera, sementara Pemerintah Kabupaten Sijunjung meraih nilai 78,92 sebagai pemerintah kabupaten dengan lompatan nilai tertinggi, yaitu sebesar 20 poin. Keberhasilan ini, menurut Mahyeldi, tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan oleh Pemprov Sumbar. Ia berharap kedua daerah tersebut dapat menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain di Sumbar dalam implementasi reformasi birokrasi.
Pemprov Sumbar berkomitmen untuk memperkuat sinergitas, kolaborasi, dan koordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya. Terakhir, Mahyeldi menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PANRB serta kementerian/lembaga terkait yang selalu membimbing dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di Sumbar.(H)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.