Ekspor Bumbu Jadi: Cara Desa Berhenti Jual Barang Mentah

Jakarta [DESA MERDEKA] – Era desa hanya mengirim bahan mentah ke kota atau luar negeri segera berakhir. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) resmi menjajaki kolaborasi strategis dengan jaringan diaspora Indonesia (ID SEED) untuk memasarkan produk hilirisasi desa ke pasar global.

Langkah ini bertujuan agar masyarakat tidak lagi menjual hasil bumi seperti lada, cabai, dan bawang secara gelondongan. Sebaliknya, desa akan mengolahnya menjadi produk jadi seperti bumbu instan, selai, dan makanan olahan yang memiliki nilai jual jauh lebih tinggi di benua Eropa, Amerika, hingga Arab Saudi.

Hilirisasi: Nilai Tambah di Tangan Warga
Mendes PDT Yandri Susanto menegaskan bahwa inti dari kerja sama ini adalah kepastian ekonomi bagi warga desa. “Ini hilirisasi karena kita ekspornya bentuk jadi, bukan bahan mentah lagi. Masyarakat tidak jual gelondongan, jadi ada nilai tambah,” tegasnya dalam audiensi di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Untuk menjamin keberlanjutan, pemerintah akan menggandeng BUMDesa yang memiliki potensi terkait. Detail kontrak, mulai dari kepastian harga, jumlah pasokan, hingga durasi pengiriman, akan diatur secara transparan agar warga desa mendapatkan keuntungan yang adil.

Mutu BRIN dan Kawalan Pendamping Desa
Menembus pasar internasional membutuhkan standar kualitas yang ketat. Oleh karena itu, Kemendes PDT melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk melakukan pendampingan mutu. Di lapangan, para Pendamping Desa akan dikerahkan secara khusus untuk mengawal “Desa Tematik” agar produk yang dihasilkan konsisten dan sesuai kontrak.

Diaspora Sebagai “Jembatan” Global
Ketua Umum ID SEED, Ira Damayanti, melihat keuletan masyarakat desa sebagai modal kuat untuk bersaing secara global. Melalui Global Market Access Hub, diaspora Indonesia akan berperan sebagai pembuka jalan bagi produk unggulan desa untuk masuk ke pasar ritel internasional dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan bahan mentah.

Sebagai bentuk keseriusan, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) direncanakan akan dilakukan langsung di desa penghasil. Hal ini memastikan bahwa data kebutuhan pasar dan kapasitas produksi desa benar-benar sinkron sebelum komoditas dikirim ke mancanegara.