Padang [DESA MERDEKA] – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menekankan pentingnya persatuan persepsi antar seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan daerah. Ajakan ini disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Sumbar Tahun 2026 di Auditorium Istana Gubernuran, Padang, Selasa (15/04/2025).
Mahyeldi menjelaskan bahwa RKPD Sumbar 2026 akan menjadi pedoman yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2029, melanjutkan capaian periode sebelumnya hingga tahun 2024. Visi Sumatera Barat yang Maju dan Berkeadilan Berlandaskan Agama dan Budaya menjadi landasan utama dalam penyusunan RKPD ini, dengan harapan turut berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.
“Seluruh Kepala Daerah dan Aparatur Pemerintahan Kabupaten/Kota, pimpinan instansi vertikal dan BUMN di Sumbar, perlu menyatukan persepsi. Dukungan kabupaten/kota sangat krusial. Optimalisasi peran perantau Minang di seluruh Indonesia dan mancanegara juga diharapkan dapat lebih berkontribusi dalam pembangunan Sumbar,” ujar Mahyeldi.
Prioritas pembangunan Sumbar ke depan, menurut Mahyeldi, meliputi pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas kesehatan, mewujudkan Sumbar sebagai lumbung pangan nasional dan pengembangan ekonomi hijau, menjadikan nagari dan desa sebagai fondasi kemajuan daerah, serta menjadikan Sumbar sebagai pusat perdagangan dan bisnis di wilayah barat Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan tanggap bencana, penguatan kehidupan beradat dan berbudaya berbasis agama dan kearifan lokal, peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif UMKM, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang efektif juga menjadi fokus utama.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, yang hadir secara daring, mengapresiasi capaian Sumbar dalam menekan angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional. Namun, ia mengingatkan perlunya fokus pada penanganan pengangguran dan stunting yang masih perlu perhatian lebih. Bima Arya juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap gagasan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam penyusunan anggaran dan program, serta mendorong sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas RI, Medrilzam, mengingatkan tantangan multidimensi domestik yang dihadapi Indonesia. Ia menekankan agar RKPD provinsi mengacu pada RKP Nasional 2026 yang berfokus pada pangan, energi, dan ekonomi produktif inklusif. Khusus untuk Sumbar, perhatian khusus perlu diberikan pada ketahanan iklim, penanganan bencana, dan reforma agraria, yang diharapkan dapat terintegrasi dalam RKPD 2026.(H)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.