Banyuwangi, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Kebijakan efisiensi anggaran pusat yang semula bertujuan untuk menyehatkan fiskal, kini justru memicu “bedol desa” di jajaran birokrasi terbawah Kabupaten Banyuwangi. Akibat Penghasilan Tetap (Siltap) yang anjlok di bawah standar upah minimum, banyak perangkat desa memilih menanggalkan seragamnya dan beralih profesi menjadi buruh hingga kuli bangunan.
Fenomena memprihatinkan ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Banyuwangi dengan DPRD setempat pada Senin sore (19/1/2026). Efisiensi anggaran pemerintah pusat ternyata menghantam langsung dapur para ujung tombak pelayanan publik di desa.
Krisis Kesejahteraan di Bawah Upah Minimum
Ketua PPDI Kabupaten Banyuwangi, Jay Ali Mansyur, menegaskan bahwa dampak penghematan anggaran ini sangat terasa pada sisi pendapatan. Saat ini, angka Siltap yang diterima para perangkat desa dianggap jauh dari kata layak untuk memenuhi kebutuhan hidup di era inflasi tinggi.
“Dampaknya sangat besar, terutama penghasilan yang kini berada jauh di bawah upah minimum daerah,” ungkap Jay Ali, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Pendarungan, Kecamatan Kabat.
Kesenjangan antara beban kerja yang berat dengan upah yang minim menciptakan gelombang pengunduran diri massal, terutama di kalangan staf desa berstatus honorer. Mereka menganggap bertahan sebagai perangkat desa hanya akan membuat kebutuhan dasar keluarga tidak terpenuhi.
Eksodus Birokrasi: Dari Kantor Desa ke Proyek Bangunan
Keresahan ini bukan sekadar ancaman lisan. Jay Ali membeberkan fakta lapangan bahwa di beberapa daerah, mantan perangkat desa kini menjadi buruh pabrik. Di Banyuwangi sendiri, tren beralih profesi menjadi kuli bangunan mulai jamak ditemukan demi mendapatkan upah harian yang lebih pasti.
Kondisi ini menjadi pukulan telak bagi roda pemerintahan desa. Ketika para pelaksana teknis di lapangan memilih keluar, pelayanan publik terancam lumpuh. Perangkat desa yang masih bertahan kini harus memikul beban kerja ekstra di tengah tekanan ekonomi yang menghimpit.
Mendesak Peran DPRD Banyuwangi
Dalam forum RDP tersebut, PPDI meminta komitmen nyata dari para wakil rakyat. Mereka mendesak agar DPRD Banyuwangi segera merumuskan kebijakan lokal atau skema insentif daerah untuk menambal kekurangan pendapatan yang diakibatkan oleh kebijakan efisiensi pusat.
“Kami berharap ada solusi konkret. Kesejahteraan perangkat desa harus tetap terjaga karena kami adalah garda terdepan pemerintahan. Jangan sampai efisiensi anggaran justru mematikan pelayanan di tingkat desa,” pungkas Jay Ali.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.