Bekasi, Jawa Barat [DESA MERDEKA] – Pemerintah Desa Karangmekar, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 pada Kamis (15/01/2026). Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang cukup ketat, desa ini memilih strategi “skala prioritas tajam” guna memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi meski dengan dana terbatas.
Dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang digelar di Aula Desa Karangmekar, Kepala Desa H. Nursait secara jujur memaparkan kondisi finansial desa di hadapan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat. Menurutnya, tahun 2026 menjadi tantangan bagi perangkat desa untuk membuktikan bahwa kinerja pelayanan publik tidak boleh menurun hanya karena pagu anggaran yang menyusut.
Prioritas di Tengah Keterbatasan
Alih-alih menyebarkan anggaran secara tipis ke berbagai program, H. Nursait menegaskan bahwa APBDes 2026 Karangmekar akan difokuskan secara vertikal pada dua isu krusial: penanganan stunting dan ketahanan pangan. Kedua sektor ini dipilih karena merupakan amanat nasional yang berdampak langsung pada kualitas hidup generasi mendatang dan stabilitas ekonomi tingkat rumah tangga.
“Tahun 2026 ini anggaran desa sangat terbatas karena kebijakan efisiensi. Saya menuntut seluruh staf untuk bekerja lebih cerdas, bukan hanya bekerja keras. Kita harus mampu mengoptimalkan setiap rupiah agar dampaknya nyata dirasakan masyarakat,” ujar H. Nursait dalam sambutannya.
Komitmen Transparansi dan Partisipasi
Penetapan APBDes ini bukan sekadar urusan administratif di atas kertas. Kehadiran berbagai elemen desa, mulai dari pendamping desa hingga aparat keamanan, mencerminkan adanya pengawasan ketat terhadap rencana belanja desa. Transparansi ini diharapkan mampu meredam kekhawatiran masyarakat terhadap penurunan kualitas pembangunan fisik.
Pemerintah Desa Karangmekar optimistis bahwa dengan manajemen yang tepat sasaran, efisiensi anggaran justru akan menjadi momentum untuk memangkas program-program yang tidak efektif. Fokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan pangan lokal diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa agar lebih mandiri dan tidak hanya bergantung pada dana stimulan pusat.
Melalui Musdes ini, Desa Karangmekar mengirimkan pesan kuat bahwa inovasi dan dedikasi staf desa adalah modal utama ketika dukungan finansial mengalami kontraksi. Masyarakat kini menanti realisasi dari anggaran “super selektif” ini untuk membawa perubahan nyata di lapangan.
misru Ariyanto jurnalis desamerdeka, saat ini menjabat sekretaris parade Nusantara DPD kabupaten Bekasi
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.