Jakarta [DESA MERDEKA] – Indonesia sebenarnya memiliki “tambang konten” yang tidak akan pernah habis jika dikelola dengan serius: isu pedesaan. Di tengah kejenuhan informasi perkotaan, narasi dari desa justru berpotensi merajai jagat digital selama 24 jam nonstop tanpa jeda.
Strategi ini bisa dimulai dengan mewajibkan sekitar 30.000 Tenaga Pendamping Profesional (TPP) untuk mengirim minimal satu berita setiap minggunya. Jika dirata-ratakan dalam lima hari kerja, akan ada sekitar 6.000 berita otentik yang masuk ke redaksi pusat setiap harinya.
“Media online mana yang bisa mengalahkan isu tentang desa jika setiap jam keluar informasi baru? Kita tidak akan pernah miskin konten atau miskin ide,” ungkap Suryokoco suryoputro, Pendiri Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN) dalam sebuah diskusi hangat, melalui kanal Youtube Ngobrol Desa Episode 215, yang membahas TPP dan Jurnalistik Desa, Selasa (10/2/2026).
Menghidupkan Sisi Manusiawi Konten
Sudut pandang menarik yang ditawarkan adalah memanfaatkan kebanggaan lokal atau human pride. Ketika konten yang dibuat oleh pendamping desa atau warga desa diunggah ulang (repost) atau dipasang di saluran resmi kementerian, muncul rasa bangga yang luar biasa.
Rasa bangga ini akan memicu efek domino digital. Warga akan melakukan tangkapan layar (screenshot), membagikannya ke TikTok dengan musik latar populer, dan menyebarkannya secara organik. “Ini sisi manusiawi. Mereka akan merasa dihargai, dan itulah mesin penggerak informasi yang paling kuat,” tambahnya.
Desa Harus Mandiri Secara Informasi
Kritik tajam diarahkan pada saluran informasi kementerian yang terkadang justru mengangkat topik di luar isu desa. Hal tersebut dinilai sebagai indikasi kemiskinan ide. Seharusnya, saluran informasi tersebut menjadi muara bagi ribuan inspirasi yang datang dari unit terkecil negara.
Sebagai simbol dukungan terhadap literasi digital desa, kehadiran pejabat tinggi seperti Menteri Desa di tengah komunitas blogger atau youtuber desa dianggap jauh lebih istimewa dibandingkan hadir di acara pers konvensional.
Momentum seperti Hari Pers Nasional seharusnya menjadi ajang di mana Kementerian Desa—bukan Kominfo atau Dewan Pers—yang mengambil peran utama untuk mendorong lahirnya jurnalisme warga dari desa. Dengan “ngopi bareng” dan mendengar langsung cerita para kreator desa, kedaulatan informasi nasional bisa dimulai dari garis paling depan, yakni desa itu sendiri.
Redaksi Desa Merdeka
[…] kekuatan sekitar 30.000 Tenaga Pendamping Profesional (TPP), Kementerian Desa sebenarnya memiliki mesin konten yang mampu beroperasi 24 jam tanpa henti jika dikelola dengan visi yang […]