oleh : LM JUNAIM ( Pemerhati Kebijakan Publik Muna Barat)
Opini [DESA MERDEKA] – “Kalau bukan karena cinta pada rakyat, untuk apa ada negara?” Pertanyaan retoris ini mendadak terasa relevan di tengah kegaduhan peristiwa memilukan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna Barat baru-baru ini. Keluarga pasien yang mengamuk, melempar kursi, dan membalik meja bukanlah sekadar ekspresi emosional semata. Ia adalah jeritan keras dari warga yang merasa dikhianati oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka.
Peristiwa ini menjadi sorotan karena melibatkan dua hal yang secara moral dan administratif tidak bisa diterima: ketiadaan dokter ahli bedah di saat pasien membutuhkan, serta ambulan yang tidak bisa digunakan karena… kehabisan bensin.
Ya, betul. Di era modern ini, di saat kita berbicara tentang digitalisasi pelayanan publik dan sistem informasi rumah sakit terpadu, ternyata masih ada ambulan rumah sakit milik pemerintah daerah yang tak bisa digunakan karena tidak ada bensin. Ironis. Tragis. Dan jujur saja: memalukan.
Ketiadaan dokter ahli bedah saat pasien datang bukan saja pelanggaran terhadap etika profesi medis, tetapi juga mencerminkan betapa lemahnya manajemen di RSUD Muna Barat. Apakah tidak ada sistem jaga? Apakah tidak ada koordinasi antardokter? Apakah RSUD tidak memiliki rencana kontinjensi untuk kondisi darurat?
Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab oleh pihak rumah sakit dan terutama oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat, bahkan oleh Bupati selaku kepala daerah.
Ambulan yang tidak bisa digunakan karena kehabisan bensin adalah gambaran telanjang dari sistem manajemen yang kacau dan ceroboh. Ini bukan soal uang seratus ribu rupiah untuk beli BBM. Ini soal prioritas, soal niat, dan soal profesionalitas.
Jika urusan sesederhana ketersediaan bahan bakar saja tidak bisa dijamin, maka patut dipertanyakan bagaimana RSUD ini dikelola secara menyeluruh. Di mana sistem logistik? Di mana petugas operasional? Apakah tidak ada check list harian untuk memastikan kesiapan armada ambulan? Siapa yang bertanggung jawab?
Lebih jauh lagi, ini menunjukkan bahwa nyawa manusia tidak dianggap sebagai sesuatu yang mendesak. Karena bila pihak rumah sakit memahami betapa pentingnya waktu dalam menangani pasien kritis, maka tidak akan ada istilah “ambulannya sedang kosong karena belum diisi bensin”.
Tentu saja, tindakan melempar kursi dan membalik meja adalah bentuk ekspresi yang tidak dapat dibenarkan secara hukum dan etika sosial. Namun kita tidak bisa hanya berhenti pada mengutuk tindakan keluarga pasien. Kita harus bertanya lebih jauh: mengapa mereka bisa sampai ke titik itu?
Mereka bukan preman. Mereka adalah keluarga dari orang yang sedang berjuang hidup. Ketika mereka merasa diabaikan, ketika mereka menyaksikan anak atau saudara mereka menunggu dalam kondisi gawat namun pelayanan publik justru macet total, maka emosi menjadi tak terbendung. Ini bukan soal moralitas personal, tetapi kegagalan sistem yang terus-menerus menindas kelompok rentan.
Mengapa hal semacam ini bisa terjadi di tengah APBD Muna Barat yang tidak kecil? Mengapa alokasi anggaran untuk operasional dasar seperti BBM ambulan bisa luput? Di mana fungsi pengawasan internal dan eksternal?
Sudah saatnya Pemda Muna Barat tidak lagi berlindung di balik retorika program dan visi misi yang indah. Yang dibutuhkan rakyat adalah tindakan nyata, sistem yang berfungsi, dan jaminan bahwa mereka akan dilayani dengan baik tanpa harus mengemis hak-hak dasarnya.
DPRD sebagai representasi rakyat juga harus ikut bertanggung jawab atas buruknya pelayanan ini. Mereka memiliki hak untuk memanggil pihak RSUD, Dinas Kesehatan, bahkan Bupati sekalipun, untuk dimintai pertanggungjawaban secara terbuka.
Tidak boleh lagi ada kejadian serupa. Tidak boleh lagi ada warga yang menunggu mati karena ambulan tidak bergerak. Tidak boleh ada keluarga pasien yang menjerit karena dokter tidak ada di tempat.
Kita tidak boleh menganggap insiden ini sebagai “masalah kecil”. Ini bukan sekadar masalah dokter atau BBM. Ini adalah potret bagaimana pemerintah mengelola urusan nyawa rakyat. RSUD Muna Barat hanyalah satu titik. Tapi bisa jadi mewakili kondisi pelayanan publik di banyak tempat lain yang tak terdengar suaranya.
Maka biarlah kejadian ini menjadi peringatan keras. Untuk semua yang sedang duduk di kekuasaan. Bahwa pelayanan publik yang buruk bukan hanya soal teknis—tapi soal keberpihakan. Soal apakah negara benar-benar mengabdi pada rakyatnya, atau hanya melayani dirinya sendiri.
Jurnalis Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.