Membongkar Jurnalisme Feodal dalam Narasi Pembangunan Desa

Opini [DESA MERDEKA] – Seorang pejabat turun dari mobil dinas mengkilap, disambut kalungan bunga, lalu memotong pita merah di sebuah gerbang dusun yang aspalnya bahkan belum kering. Esok harinya, halaman utama media massa lokal serentak memajang foto sang pejabat dengan judul bombastis: “Bupati X Resmikan Proyek Pembangunan Desa Y”. Pola liputan seperti ini terus berulang, menciptakan ilusi seolah-olah kemajuan daerah hanya bisa digerakkan oleh kebaikan hati para elite politik. Sudah saatnya kiblat pemberitaan ini dibongkar secara total.

Perspektif usang yang selalu menempatkan pejabat sebagai pusat sirkus pemberitaan seremonial di wilayah rural harus segera diakhiri. Dalam diskursus pembangunan desa yang berkiblat pada keadilan substantif, subjek utama berita bukanlah siapa figur berkuasa yang datang berkunjung. Sebaliknya, warga lokal yang hidupnya terdampak langsung oleh kebijakan itulah yang memegang hak kepemilikan narasi tertinggi dalam ruang publik.

Kritik Tajam atas Jurnalisme Berorientasi Elite
Fenomena pengagungan figur ini sejatinya telah lama dikritik oleh sosiolog Johan Galtung dan Mari Holmboe Ruge sejak tahun 1965 melalui teori seleksi berita. Mereka menyebut kecenderungan ini sebagai elite-oriented journalism (jurnalisme berorientasi elite). Ketika media massa secara malas memprioritaskan gerak-gerik pejabat sebagai nilai berita utama, yang terjadi di lapangan adalah distorsi realitas yang akut.

Pendekatan ini melanggengkan pola hubungan kuasa yang timpang dan feodal, di mana masyarakat diposisikan sebagai penonton pasif yang wajib bersyukur. Kunjungan kerja dinas yang didanai uang pajak kerap dibingkai secara keliru sebagai momen kedatangan sang penyelamat. Padahal, esensi dari kunjungan tersebut adalah bentuk akuntabilitas publik dan pertanggungjawaban langsung aparatur negara kepada konstituennya di tingkat tapak.

“Media yang menjadikan pejabat sebagai objek berita utama dalam kunjungan kerja, tanpa menempatkan warga sebagai sumber utama, sebenarnya sedang mempraktikkan jurnalisme feodal.” — Burhanuddin Muhtadi, Jurnalisme Pro-Rakyat (2018).

Ruh Sila Kelima dan Keadilan Substantif
Jika ditarik ke dalam konteks lokal, etika pers nasional yang luhur mengakar kuat pada konsep Jurnalisme Pancasila. Tokoh pers legendaris Indonesia seperti Atmakusumah Astraatmadja dan Jacob Oetama berulang kali menegaskan bahwa jurnalisme yang bertanggung jawab harus memberi ruang utama bagi pihak yang lemah, kecil, dan tersisih. Landasan moral ini menuntut media untuk bergerak melampaui sekadar perimbangan narasumber (cover both sides), melainkan secara aktif berpihak pada keadilan sosial yang nyata.

Penyimpangan dari ruh Jurnalisme Pancasila ini terjadi karena ruang redaksi sering kali terjebak dalam lingkaran kenyamanan pragmatis. Mengutip analisis Prof. Rachmat Kriyantono, terdapat tiga faktor utama mengapa media kerap melupakan misi luhurnya:

• Ekonomi Politik Media: Ketergantungan finansial yang tinggi terhadap kontrak publikasi dan iklan kemitraan dari pemerintah daerah.
• Budaya Feodalisme: Warisan mentalitas yang masih memandang jajaran pejabat sebagai golongan “orang besar” yang wajib diutamakan.
• Kemalasan Jurnalistik: Praktik memproses mentah-mentah rilis pers dari humas pemerintahan jauh lebih mudah daripada turun langsung menemui warga dusun guna menggali dampak riil sebuah kebijakan.

Menempatkan Warga Sebagai Pakar Realitas
Dalam teori intervensi sosial, pakar pembangunan desa Robert Chambers melalui karya monumental Rural Development: Putting the Last First (1983), melayangkan kritik keras terhadap model pembangunan dari atas ke bawah (top-down). Chambers menegaskan sebuah diktum penting bahwa masyarakat lokal adalah “experts of their own reality“—mereka adalah pakar sejati atas ruang hidup mereka sendiri. Oleh karena itu, tolok ukur keberhasilan sebuah program tidak boleh dihitung dari seberapa sering pejabat meninjau lokasi, melainkan dari dinamika perubahan kualitas hidup komunitas di tingkat basis.

Sejalan dengan prinsip tersebut, pakar sosiologi pedesaan IPB University, Sofyan Sjaf, dalam buku Desa Membangun Indonesia (2020) menggarisbawahi bahwa liputan yang berpusat pada seremoni elite hanya akan mengaburkan fakta objektif di lapangan. Suara publik yang kritis tertutup oleh glorifikasi angka-angka statistik di atas kertas laporan dinas.

Membalik Hierarki Informasi demi Jurnalisme Publik
Gerakan jurnalisme publik (public journalism) yang diinisiasi oleh akademisi Jay Rosen dan Davis Merritt menawarkan solusi konkret untuk membalik hierarki informasi ini. Media massa dipaksa mengubah kerangka berpikir dari sekadar melaporkan aktivitas orang-orang di lingkaran kekuasaan (reporting about people in power) menjadi melaporkan bersama dan demi kepentingan warga (reporting with and for citizens).

Dalam setiap agenda peliputan wilayah pedalaman, jurnalis seyogyanya tidak lagi menggunakan sudut pandang konvensional. Sebagai contoh, perbandingan formulasi teras berita (lead) di bawah ini menunjukkan perbedaan kontras antara jurnalisme humas dan jurnalisme publik:

Melalui pembalikan sudut pandang ini, media menjalankan fungsi pengawasan sosial secara presisi. Pertanyaan mendasar yang wajib diajukan oleh jurnalis saat turun ke lapangan bukanlah seberapa megah seremoni yang digelar, melainkan pertanyaan langsung kepada komunitas lokal: “Apakah kedatangan pejabat ini benar-benar mengubah dan memperbaiki hajat hidup Anda?”

Tentu saja, terdapat pengecualian ilmiah di mana figur penguasa tetap layak dijadikan subjek utama berita. Hal itu sah dilakukan apabila kunjungan kerja tersebut menghasilkan keputusan kebijakan baru yang krusial, terdapat indikasi kuat benturan kepentingan (konflik afiliasi), skandal korupsi, atau adanya tindakan kontroversial yang memicu gejolak sosial di tengah masyarakat. Namun, di luar kondisi anomali tersebut, mengagungkan acara seremonial tanpa menyuarakan dampak riil bagi warga adalah bentuk pengkhianatan terhadap fungsi kontrol pers yang merdeka.

Pilihan untuk menempatkan masyarakat pedesaan sebagai subjek utama dalam narasi pembangunan desa bukanlah sebuah gagasan radikal tanpa arah. Langkah taktis ini adalah upaya sadar untuk mengembalikan profesi jurnalistik ke akar etisnya yang paling murni. Pers yang sehat harus berfungsi sebagai pilar demokrasi yang mencerahkan, bukan sekadar bertindak sebagai lembar buletin humas milik penguasa.

Dian Purnama Putra