Program Rp1 Miliar Desa Lobar Bukan Uang Tunai, Tapi Stimulus

Pasangan LAZ-Nurul Luruskan Kesalahpahaman: Program Sejahtera dari Desa Disalurkan dalam Bentuk Program Pengembangan Potensi

Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat [DESA MERDEKA] – Bupati Lombok Barat (Lobar), Lalu Ahmad Zaini (LAZ), bersama Wakil Bupati Nurul Adha, meluruskan kesalahpahaman publik terkait program unggulan mereka, Sejahtera dari Desa. Program yang menjanjikan alokasi Rp1 miliar per desa per tahun dan Rp10 juta per dusun tersebut ditegaskan bukan berupa pembagian uang tunai langsung kepada masyarakat, melainkan disalurkan dalam bentuk stimulus dan program pengembangan potensi desa.

Penegasan ini disampaikan oleh LAZ dalam rangkaian Safari Ramadan. Ia menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran dana tersebut akan dilakukan melalui usulan kegiatan yang diajukan oleh desa saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

“Program ini akan disalurkan dalam bentuk program, bukan uang tunai,” tegas LAZ. “Setiap desa mengajukan usulan kegiatan senilai Rp1 miliar, yang kemudian akan dikerjakan bersama oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).”

Prioritas Penguatan Potensi Lokal dan Ketahanan Pangan
Program “Sejahtera dari Desa” ini dirancang selaras dengan arahan pemerintah pusat, termasuk upaya pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa untuk memperkuat stabilitas ketahanan pangan. LAZ secara spesifik mendorong setiap desa di Lombok Barat untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi unik yang mereka miliki.

“Kami berharap setiap desa memiliki ciri khas khusus,” saran LAZ, memberikan contoh Desa Kekait yang dikenal luas karena potensi durian unggulannya. Pengembangan ciri khas lokal ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi yang berbasis pada kekuatan alam dan sumber daya manusia desa.

Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Nurul Adha menekankan pentingnya pemerataan pembangunan yang dimulai dari bawah. Ia menggarisbawahi perlunya alokasi yang adil hingga ke tingkat yang paling kecil.

“Dari Rp1 miliar yang dialokasikan, minimal Rp100 juta harus dialokasikan secara merata untuk setiap dusun,” jelas Nurul Adha. Hal ini bertujuan memastikan bahwa program pembangunan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan wilayah di Lombok Barat.

Selain fokus pada program pengembangan potensi dan ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga tengah berupaya merumuskan aturan untuk memberikan bantuan modal tanpa bunga kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat secara mandiri. Dengan lurusnya pemahaman ini, diharapkan pelaksanaan program “Sejahtera dari Desa” dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan membawa dampak nyata pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lombok Barat.