Jakarta [DESA MERDEKA] – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil menorehkan pencapaian strategis dalam sektor perdagangan internasional. Melalui diplomasi yang cermat, tarif bea masuk Amerika Serikat (AS) terhadap produk ekspor Indonesia berhasil diturunkan signifikan, dari sebelumnya 32% menjadi 19%.
Ini adalah kabar baik di tengah tantangan proteksionisme global yang kian meningkat dan menjadi sorotan dunia, terutama di bawah kebijakan dagang proteksionis Presiden AS Donald Trump.
Keberhasilan ini membuktikan efektivitas dan adaptabilitas diplomasi ekonomi Indonesia.
Ahmad Khoirul Umam, Ph.D., Direktur Pascasarjana Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Rabu (16/07/2025) di Jakarta menilai capaian ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan kekuatan negosiasi Indonesia dalam menghadapi tekanan geopolitik. “Ini membuktikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo memiliki kapasitas negosiasi yang mumpuni, bahkan ketika situasi diplomatik belum ideal,” ujarnya.
Terlebih, negosiasi ini berlangsung saat Indonesia belum memiliki Duta Besar definitif di Washington DC, dan Presiden Trump gencar mengancam tarif tambahan bagi negara-negara BRICS.
Umam menambahkan bahwa penurunan tarif ini adalah sinyal kuat adanya ‘diplomatic trust’ antara Jakarta dan Washington. Kepercayaan ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari pendekatan “pragmatic engagement” yang konsisten, memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra dagang dan mitra geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Pengakuan strategis terhadap posisi Indonesia di mata dunia ini menjadi modal berharga untuk melangkah ke depan.
Meskipun demikian, Umam mengingatkan pemerintah untuk tidak terlena. Diplomasi ekonomi harus diperkuat dengan strategi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu langkah krusial adalah memperluas pasar ekspor ke wilayah nontradisional seperti Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah.
Selain itu, peningkatan nilai tambah melalui industrialisasi dan pengembangan produk teknologi tinggi harus menjadi agenda utama agar ekspor Indonesia “naik kelas” dan memiliki daya tawar yang lebih kuat.
Dalam konteks kelembagaan, Umam mengusulkan pembentukan gugus tugas diplomasi ekonomi lintas kementerian untuk merespons cepat dinamika perdagangan global. Perwakilan Indonesia di luar negeri juga harus diberi mandat dan sumber daya yang memadai sebagai ujung tombak promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi nasional.
Tak kalah penting, pembangunan ekosistem industri nasional yang tangguh, mulai dari rantai pasok kuat hingga insentif riset dan inovasi, adalah fondasi ekonomi yang esensial untuk menghadapi guncangan global.
Penurunan tarif ini menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk mengukuhkan posisi sebagai kekuatan ekonomi regional yang disegani.
Dengan kebijakan yang visioner, responsif, dan berbasis pada kepentingan nasional, Indonesia tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga mampu memimpin dalam tatanan global yang terus berubah.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintahan Prabowo dalam memajukan perekonomian nasional di kancah internasional.
Penggiat Desa. Lakukan yang Perlu saja (Prioritas).
Kita Gak perlu memenangkan semua Pertempuran.
Tinggal di Padang Pariaman, Sumatera Barat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.