Plt Bupati Simalungun Tekankan ‘Marharoan Bolon’ dan Netralitas ASN Jelang Pilkada

Perbesar

Simalungun[DESA MERDEKA]- Plt Bupati Simalungun, H Zonny Waldi, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) pemerintahan tingkat kecamatan di Kantor Camat Tapian Dolok, Senin (30/9/2024). Rakor ini dihadiri oleh Sekda Esron Sinaga, sejumlah pimpinan perangkat daerah, dan Camat Tapian Dolok, Juraini Purba.

Rakor ini diselenggarakan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan. Plt Bupati Zonny Waldi menegaskan komitmen pemerintah untuk meratakan pembangunan dan kemasyarakatan hingga tingkat Nagori dan kecamatan, demi mewujudkan visi-misi Pemerintah Kabupaten Simalungun.

“Kita harus menegaskan, bahwa ‘Marharoan Bolon’ harus sampai ke tingkat Nagori. Masyarakat harus bisa mandiri mengelola anggaran dan bekerja sama memperbaiki kampung halaman mereka sendiri,” ujar Zonny Waldi.

Plt Bupati mengharapkan rakor ini dapat mendorong semua sektor terkait untuk fokus dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan hingga akhir tahun 2024. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antar berbagai pihak untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Menjelang pelaksanaan Pilkada, Plt Bupati mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap menjaga netralitas dan integritas dalam menjalankan tugas. “Hal ini sangat penting untuk menjaga kondusifitas daerah, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada, sebab sudah diatur dalam UU No 10 tahun 2016,” tegasnya.

Sekda Esron Sinaga menekankan bahwa ‘Marharoan Bolon’ bukan hanya sekedar slogan, tetapi merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas di tengah-tengah masyarakat di daerah kerja masing-masing menjelang Pilkada serentak tahun 2024.

Plt Bupati juga menyoroti pentingnya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia meminta seluruh pihak terkait untuk memperhatikan pencatatan masyarakat BPJS Kesehatan dan memperlancar proses rujukan ke rumah sakit kabupaten.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan dapat teridentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan dan kemasyarakatan. Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.(*)