Majalengka, Jawa Barat [DESA MERDEKA] – Deru mesin empat roda meraung memecah keheningan Blok Menur, Desa Ampel, Majalengka. Lumpur sawah muncrat ke udara, menempel di badan Jeep off-road yang melaju ekstrem membelah sirkuit dadakan. Ribuan pasang mata bersorak sorai kegirangan. Riuh sekali. Di sudut lain, alunan gamelan sandiwara tradisional masih setia bertalu-talu. Kontras yang aneh. Inilah festival tahunan Unjungan Buyut Menur. Sebuah panggung megah di mana tradisi, hobi mahal otomotif, dan sisa tanah lumpur agraris melebur jadi satu.
Banyak orang mengira ini adalah bentuk keren dari modernisasi teknologi pertanian. Salah besar. Ini murni sport tourism berbalut hiburan rakyat. Jangan bayangkan para petani sedang diperkenalkan pada traktor canggih penanam padi. Yang terjadi di sirkuit sawah Blok Menur adalah atraksi pemuas adrenalin. Sebuah kompromi musiman di akhir bulan Oktober. Ketika kemarau membakar tanah dan sawah tadah hujan berhenti berproduksi, warga menyulap kerontangan itu menjadi ladang uang temporal.
Saat Batas Desa dan Kota Mulai Kabur
Namun, jika kita mengikis lapisan kehebohan knalpot bising itu, sebuah realitas pahit langsung tersingkap. Desa Ampel dan Kecamatan Ligung sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Wilayah agraris murni ini sedang mengalami gejala pre-urban (peri-urbanisasi) yang akut. Data BPS berbicara dengan jujur: kepadatan penduduk di Ligung kini telah merangkak di atas 910 jiwa/km². Ini bukan lagi angka sebuah desa terpencil yang sepi. Wilayah utara Majalengka ini telah bertransformasi menjadi koridor Desakota—meminjam istilah geografis Terry McGee—di mana batas antara gaya hidup kota dan bentang alam desa menjadi sangat kabur.
Semua ini bermula dari sebuah titik anjak spasial sekitar satu dekade lalu. Ketika mega proyek Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati diketok dan gerbang Tol Cipali resmi dibuka, keterisolasian Ligung runtuh seketika. Investor padat karya pun datang menyerbu. Sejak 2016, raksasa manufaktur seperti PT Shoetown Ligung berdiri tegak, menyerap ribuan tenaga kerja lokal, dan perlahan mengubah cangkul petani menjadi kartu absen buruh pabrik.
Cengkeraman Legalitas Hukum Negara
Eksekusi terhadap ruang agraris ini nyata dan sah secara hukum. Di atas kertas, takdir persawahan Ligung telah disegel oleh Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majalengka No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memplot koridor utara sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Stempel ini diperkencang lewat payung hukum Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana, yang secara mutlak mengubah Ligung menjadi salah satu Kawasan Peruntukan Industri (KPI) penyangga manufaktur berskala global.
Elite desa bukannya tidak sadar. Mereka bergerak lincah menunggangi gelombang ini. Kepala Desa Ampel, H. R. Opendi, bahkan secara blak-blakan menunjukkan bagaimana jalinan patronase politik dan komunitas luar kini menjadi jangkar utama agar pesta lumpur ini bisa langgeng digelar setiap tahunnya. Di sela-sela deru mesin, ia menuturkan langsung kepada media:
“Kami sangat berterima kasih kepada Ketua IOF Majalengka beserta jajaran, bapak dewan, dan Korwil Majalengka yang telah mengawal acara ini sehingga dapat berjalan secara rutin setiap tahun di Buyut Menur,”
Ironi Sunyi dari Makam Buyut Menur
Di balik gegap gempita raungan knalpot free-flow mobil 4×4, sebetulnya ada saksi bisu yang menatap nanar: Situs Makam Kramat Buyut Menur. Kompleks petilasan ini adalah alasan utama mengapa tradisi “Unjungan” (artinya berkunjung/menjenguk leluhur) itu ada sejak ratusan tahun lalu. Sosok leluhur yang disemayamkan di sana adalah simbol purba keterikatan manusia Jawa dengan tanah sebagai rahim kehidupan—tempat padi ditanam, dirawat, dan disembah sebagai berkah dewi kesuburan.
Kini, kontradiksi filosofisnya terasa luar biasa perih. Ziarah kubur untuk menghormati leluhur agraris diselesaikan dengan cara menggilas dan mencabik-cabik sisa tanah pertanian mereka menggunakan roda-roda karet raksasa milik masyarakat urban. Bau kemenyan dan harum bunga tujuh rupa di dalam area situs kramat, seketika kalah telak oleh pekatnya kepulan asap solar dan bau hangus kampas kopling di area luar sirkuit. Leluhur yang dulu mengajarkan cara merawat bumi dengan kelembutan cangkul, kini harus “menyaksikan” tanahnya ditaklukkan secara agresif demi hiburan komersial.
Menu Mewah Menjelang Eksekusi
Secara teori ekonomi sosiokultural Henri Lefebvre, apa yang dilakukan warga Desa Ampel didukung penuh oleh restu struktural. Mereka merangkul asosiasi otomotif borjuis kota dan jajaran anggota dewan legislatif untuk ikut mengamankan ruang rekreasi temporal tersebut. Mereka tahu bahwa secara hukum tata ruang, festival tahunan tidak punya taji untuk membatalkan status zona industri. Cepat atau lambat, kapitalisme global akan menuntut tanah pertanian itu. Nilai jual tanah (capital gain) yang menggiurkan jauh lebih memikat dibanding mempertahankan pertanian yang rentan kekeringan.
Maka, festival otomotif ekstrem ini tak ubahnya seperti makanan mewah terakhir bagi narapidana menjelang eksekusi hukuman mati. Tragis, sekaligus megah. Warga desa sadar bahwa ruang agraris mereka sedang menghitung hari menuju ajal industri. Dibanding menangisinya dalam sunyi, mereka memilih bersepakat dengan para elite lokal untuk mengekstraksi sisa kebahagiaan kultural tertinggi dari tanah leluhur tersebut. Mereka berpesta pora di atas lumpur. Menertawakan keniscayaan zaman dengan deru mesin knalpot yang memekakkan telinga. Sebelum suatu hari nanti, sirkuit sawah Blok Menur yang legendaris itu benar-benar lenyap, terkubur selamanya di bawah pondasi beton pabrik tekstil multinasional.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.