Opini [DESA MERDEKA] – Desa telah lama menjadi urat nadi bagi berbagai program pemerintah, tak ubahnya pusat data vital. Segala informasi, mulai dari data sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga keuangan, bermuara di sana. Namun, di balik peran krusial ini, tersimpan sebuah ironi yang kerap luput dari perhatian: konsekuensi masif dari menjamurnya aplikasi kementerian/lembaga (K/L) yang wajib diisi perangkat desa, dan sebagian besar masih secara manual.
Satu Data, Banyak Aplikasi, Kerja Ganda
Setiap tahun, geliat aplikasi baru dari K/L tak pernah surut. Tujuannya mulia: pengawasan, transparansi, atau peningkatan pelayanan publik. Namun, realitas di lapangan justru berbanding terbalik. Aplikasi-aplikasi ini seringkali tumpang tindih, meminta data yang sama untuk diinput ulang berkali-kali, seolah waktu dan tenaga perangkat desa tak berharga.
Ambil contoh Siskeudes, aplikasi fundamental untuk mencatat seluruh pengelolaan keuangan desa. Mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban, semua terangkum di sini. Proses inputnya manual dan sangat detail, menuntut ketelitian ekstra serta memakan waktu dan energi yang tak sedikit dari operator desa.
Ironisnya, setelah berjibaku dengan Siskeudes, pekerjaan belum usai. Muncul lagi aplikasi seperti Indeks Desa yang kembali menanyakan data keuangan desa, padahal data tersebut sudah lengkap tersimpan di Siskeudes. Karena ketiadaan integrasi, operator desa terpaksa menginput ulang data yang sama. Ini bukan sekadar kerja dua kali, melainkan pemborosan sumber daya dan potensi kesalahan akibat perbedaan format yang membingungkan.
Jaga Desa: Aplikasi Baru, Masalah Lama
Fenomena ini berulang. Baru-baru ini, Kejaksaan meluncurkan aplikasi Jaga Desa. Lagi-lagi, salah satu isinya adalah data perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dan ya, proses inputnya tetap manual.
Bayangkan betapa ringannya pekerjaan jika aplikasi Jaga Desa dapat terkoneksi langsung dengan basis data Siskeudes. Cukup dengan ekspor-impor data, tugas bisa terselesaikan dengan cepat. Namun, kenyataannya, perangkat desa harus bersusah payah mengetik ulang semua data yang sudah pernah mereka input. Tak heran jika ada operator desa yang sampai jatuh sakit karena kelelahan kerja. Ini bukan hanya masalah efisiensi, tetapi juga masalah kemanusiaan yang harus kita pedulikan.
Saatnya Koordinasi Antar-Kementerian/Lembaga
Desa bukan sekadar lokasi program, melainkan tulang punggung utama dalam pengumpulan data. Namun, perlu diingat, sumber daya desa—baik sumber daya manusia (SDM) maupun infrastruktur—memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, permintaan data dari K/L harus diimbangi dengan koordinasi yang matang, integrasi sistem, dan efisiensi kerja.
Membayangkan sebuah skenario ideal, di mana antaraplikasi bisa saling terkoneksi. Satu kali input data pada satu sistem, langsung dapat digunakan di sistem lainnya. Tak ada lagi bolak-balik input manual dengan data yang sama. Ini bukan impian, melainkan kebutuhan mendesak.
Jika kondisi ini terus berlanjut, perangkat desa bukan hanya menjadi pelayan masyarakat, melainkan korban tumpukan aplikasi yang memberatkan. Maka, ini adalah pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah pusat dan K/L terkait untuk segera menyusun strategi koordinasi dan integrasi aplikasi.
Sebab, yang dibutuhkan desa saat ini bukanlah lebih banyak aplikasi, melainkan lebih sedikit aplikasi yang saling terhubung dan benar-benar membantu, bukan membebani. Sudah saatnya kita peduli pada kesejahteraan para perangkat desa yang tak henti berdedikasi. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong perubahan ini?
Membaca, Menulis, dan Membumi di Desa
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.