Menu

Mode Gelap
Rembuk Stunting Desa Batang Bahas Konvergensi dan Perencanaan Pencegahan Stunting Tahun 2027 Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa

PEMERINTAHAN · 22 Nov 2024 09:16 WIB ·

Penguatan Pembangunan Desa untuk Hadapi Krisis Iklim


					<em>Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Firgiyanti saat menjadi narasumber di acara Rakornas PKK, di Jakarta, Selasa (19/11/2024). (HO-Kementerian PPN/Bappenas).</em> Perbesar

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Firgiyanti saat menjadi narasumber di acara Rakornas PKK, di Jakarta, Selasa (19/11/2024). (HO-Kementerian PPN/Bappenas).

Jakarta [desa merdeka] – Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Firgiyanti, menyoroti pentingnya memperkuat pembangunan desa dalam menghadapi tantangan krisis iklim. Menurutnya, perubahan iklim berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif seperti degradasi lahan, peningkatan bencana alam, dan meningkatnya angka kemiskinan.

“Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa ada sekitar 9.075 desa di Indonesia yang rentan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim,” ujar Tri dalam keterangannya, Kamis.

Untuk menghadapi tantangan ini, Tri menekankan pentingnya transformasi ekonomi lokal, ketahanan sosial, dan pelestarian lingkungan di tingkat desa. Beberapa langkah konkret yang perlu dilakukan antara lain:

  • Penguatan Ekonomi Lokal: Pengembangan produk unggulan desa melalui sentra industri kecil dan menengah (IKM), transformasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pengembangan pariwisata desa.
  • Ketahanan Sosial: Pembentukan desa inklusif dan akuntabel, serta pelestarian adat istiadat dan budaya lokal.
  • Pelestarian Lingkungan: Peningkatan resiliensi desa terhadap perubahan iklim dan penguatan upaya penanggulangan bencana.
Desa Mandiri sebagai Solusi

Tri Dewi Firgiyanti juga menekankan pentingnya konsep desa mandiri. Saat ini, sekitar 16,25 persen desa di Indonesia telah mencapai status mandiri. Konsep desa mandiri meliputi:

  • Pelayanan dasar dan fasilitas berkualitas: Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai.
  • Ketahanan ekologi: Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
  • Identitas budaya dan modal sosial yang kuat: Pelestarian nilai-nilai lokal dan gotong royong.
  • Kemampuan ekonomi yang kuat: Peningkatan pendapatan masyarakat desa.
  • Tata kelola yang baik: Sistem pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Konsep desa mandiri ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mengutamakan pembangunan desa berkelanjutan.

Penguatan Koordinasi dan Sinergi

Pemerintah saat ini tengah menjalankan program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang melibatkan beberapa kementerian/lembaga. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 40 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Program TEKAD Sulap Potensi 1.110 Desa Demi Makan Gratis

19 Mei 2026 - 10:19 WIB

Target 59 Negara: Saatnya Produk Desa Sulsel Mendunia

15 Mei 2026 - 07:17 WIB

Desa Go Global: Menembus Pasar Dunia Lewat Literasi Karantina

13 Mei 2026 - 06:00 WIB

Ekspor Bumbu Jadi: Cara Desa Berhenti Jual Barang Mentah

12 Mei 2026 - 19:21 WIB

Lilin Kecil Desa: Mesin Utama Pangan Nasional Prabowo

12 Mei 2026 - 06:01 WIB

BPD Jadi Kunci: Mengawal Makan Gratis dan Ekonomi Desa

8 Mei 2026 - 06:01 WIB

Trending di PEMERINTAHAN