Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Rakyat di pelosok nagari atau desa kini tidak perlu lagi menunggu lima tahun untuk mengevaluasi wakil mereka yang duduk di kursi empuk parlemen. Sebanyak 65 anggota DPRD Sumbar periode 2024–2029 resmi mengucapkan sumpah jabatan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Ade Komarudin, Rabu (28/08). Namun, alih-alih menjadi selebrasi politik biasa, momentum pelantikan ini langsung dihentak oleh tantangan radikal dari Gubernur Mahyeldi Datuak Marajo yang menuntut para legislator baru untuk siap hidup di dalam “rumah kaca” yang diawasi langsung oleh masyarakat secara digital.
Tantangan ini menjadi angin segar bagi pembangunan desa di Sumatra Barat. Selama ini, rantai birokrasi dan penganggaran untuk sektor perdesaan sering kali terkunci di dalam ruang rapat yang kedap dari pantauan warga. Dengan penekanan fungsi pengawasan yang ketat, pemerintah provinsi berupaya memastikan agar APBD tidak melenceng dan benar-benar menyentuh kebutuhan rill masyarakat di tingkat akar rumput.
Senjata baru keterbukaan ini hadir melalui pemanfaatan teknologi berupa dashboard data real-time. Terobosan out of the box ini sengaja dipamerkan Pemprov Sumbar untuk memperpendek jarak antara penguasa dan rakyat desa. Melalui sistem ini, jalannya fungsi legislasi dan penganggaran dipaksa keluar dari zona nyaman “ruang gelap”, sehingga masyarakat desa bisa memantau aliran dana pembangunan langsung dari layar ponsel mereka.
Ketua DPRD Sumbar, Supardi, menyambut baik tantangan keterbukaan tersebut dan menegaskan bahwa sinergi dengan eksekutif harus tetap kokoh dalam koridor pengawasan yang sehat. Kini, estafet kerja keras berada di tangan para wakil rakyat yang baru. Tugas mereka bukan lagi sekadar menggelar rapat formal di gedung megah, melainkan membuktikan komitmen bersih mereka dalam mengawal distribusi anggaran pembangunan desa di bawah sorotan tajam mata publik dan sistem digital.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.