Bogor, Jawa Barat [DESA MERDEKA] – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, secara intensif meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa. Langkah ini diambil untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari berbagai alih dana dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Bogor, Hadijana, di Bogor, Minggu, menegaskan bahwa perangkat desa saat ini mengemban tanggung jawab besar dalam mengelola dana dalam jumlah signifikan.
“Tentu saja perlu SDM yang kompeten dan berintegritas tinggi untuk mengelola kewenangan dana yang demikian besar ini,” kata Hadijana.
Perkuat Integritas Melalui Workshop BPKP
Peningkatan kualitas SDM tersebut diwujudkan oleh Pemkab Bogor melalui serangkaian workshop. Hadijana menyebut, salah satu upaya terbarunya adalah dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat dalam workshop di Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Jumat (19/5) lalu.
Tujuan utama workshop ini adalah mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.
“Dengan harapan, berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodir, serta mampu mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan,” jelasnya.
Hadijana menekankan bahwa kematangan perangkat desa dalam mengelola keuangan sangat penting untuk meminimalisir kesenjangan antarwilayah. Pengelolaan yang efektif dan efisien diharapkan secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat desa.
“Oleh karena itu, workshop ini menjadi sangat penting agar para pemangku kepentingan memahami secara menyeluruh pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang efektif,” tambah Hadijana.
Tata Kelola Disiplin dan Sinergi Aktif
Ia menerangkan, pelatihan ini juga dirancang untuk menjawab tantangan dan menyusun strategi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul dalam pengelolaan keuangan desa, sekaligus menyatukan persepsi mengenai pentingnya pengelolaan yang akuntabel. Hal ini merupakan bagian krusial dalam upaya peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan.
Hadijana juga mewanti-wanti agar pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara tertib dan disiplin. Untuk itu, ia meminta seluruh Kepala Desa (Kades) untuk berperan aktif dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan dan aktif berkoordinasi dengan dinas terkait.
Lebih lanjut, Hadijana mengingatkan bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bogor telah memberikan instruksi tegas kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk mengawal seluruh kegiatan di desa, baik yang berkaitan dengan aspek keuangan maupun non-keuangan. Pengawalan ketat ini demi memastikan dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Upaya ini menjadi komitmen Pemkab Bogor untuk memastikan desa-desa di wilayahnya mampu bertumbuh menjadi entitas yang mandiri dan memiliki daya tahan ekonomi yang kuat melalui tata kelola anggaran yang bersih dan bertanggung jawab.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.