Pemerintah Siapkan 2.600 Rumah Korban Bencana di Sumatera

Perbesar

Menteri PKP sekaligus Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025) - (Image courtesy: BISNIS))

Jakarta [DESA MERDEKA] – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melaporkan kesiapan pembangunan 2.600 unit rumah untuk warga terdampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Laporan ini disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Jumlah hunian yang akan dibangun ini mengalami peningkatan signifikan dari rencana awal. Maruarar, yang akrab disapa Ara, menjelaskan bahwa penambahan ini terjadi berkat dukungan kuat dari berbagai pihak.

“Awalnya kami melaporkan 2.000 rumah, kemudian bertambah 500 unit, dan hari ini bertambah lagi 100 unit. Sehingga totalnya menjadi 2.600 rumah,” ujar Maruarar.

Pembiayaan Non-APBN Melalui Skema Gotong Royong
Satu poin krusial dalam program ini adalah sumber pendanaannya. Ara menegaskan bahwa seluruh pembiayaan pembangunan rumah tersebut tidak membebani APBN, melainkan bersumber dari dana non-APBN melalui skema gotong royong.

Pemerintah menggandeng sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Salah satu pihak yang terlibat adalah Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia yang didukung oleh pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan). Ara menekankan bahwa partisipasi ini bersifat kolektif sebagai bentuk kepedulian dunia usaha terhadap kemanusiaan.

“Semua kita gotong royong sama-sama. Semangat ini sangat baik bagi negara kita,” tambahnya.

Kriteria Lokasi: Aman dan Terintegrasi Ekosistem
Dalam menentukan titik pembangunan, kementerian telah menetapkan tiga kriteria utama agar hunian tersebut layak dan berkelanjutan bagi warga:

Keamanan Teknis: Lokasi harus bebas dari risiko bencana susulan seperti banjir dan tanah longsor.
Keamanan Hukum: Status lahan harus jelas dan tidak bersengketa.
Integrasi Ekosistem: Hunian tidak boleh terisolasi dan harus dekat dengan fasilitas publik.

“Rumah itu bagian dari ekosistem kehidupan. Idealnya tidak terlalu jauh dari sekolah, pasar, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya,” kata Ara.

Pemerintah menargetkan proses pembangunan dapat dimulai pada akhir Desember 2025 segera setelah lahan yang memenuhi kriteria ditetapkan. Langkah cepat ini diambil agar warga terdampak bencana di wilayah Sumatera dapat segera memiliki tempat tinggal yang layak dan memulai kembali kehidupan mereka dengan lebih stabil.