Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, memberikan apresiasi tinggi terhadap keputusan Pemerintah Pusat yang memastikan tidak ada pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 bagi wilayah terdampak bencana. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah krusial untuk menjaga stabilitas fiskal daerah, terutama pascabencana hidrometeorologi hebat yang melanda Sumbar pada akhir November lalu.
Secara khusus, Mahyeldi menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, keputusan untuk tidak memotong alokasi TKD bagi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah bukti nyata kehadiran negara dalam mendukung pemulihan daerah yang sedang tertekan.
“Keputusan ini menjadi penopang penting bagi daerah agar tetap bisa menjalankan pelayanan publik sekaligus mempercepat pemulihan pascabencana. Kami sangat berterima kasih atas perhatian nyata dari Bapak Presiden dan Menteri Keuangan,” ujar Mahyeldi di Padang, Rabu (17/12/2025).
Menjaga Ruang Fiskal Daerah
Gubernur menjelaskan bahwa bencana alam tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga mempersempit ruang fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Di satu sisi, pendapatan daerah berpotensi terganggu, namun di sisi lain, kebutuhan anggaran untuk penanganan darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi meningkat tajam.
Mahyeldi mengakui bahwa kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki keterbatasan yang signifikan. Tanpa sokongan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), proses pembangunan kembali fasilitas publik dan permukiman warga akan memakan waktu yang jauh lebih lama.
“Daerah tidak mungkin menanggung sendiri seluruh biaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Dukungan pusat melalui alokasi TKD yang utuh sangat penting agar pemulihan berjalan optimal,” tambahnya.
Komitmen Transparansi Anggaran
Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Pemprov Sumbar berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. Mahyeldi menjamin bahwa setiap rupiah dari dana transfer tersebut akan dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap koordinasi yang solid antara pusat dan daerah dapat menjadi kunci utama agar masyarakat segera bangkit dan roda ekonomi kembali berputar normal. Dengan kepastian anggaran ini, fokus kerja pada tahun 2026 akan diarahkan pada penguatan infrastruktur tahan bencana dan perlindungan sosial bagi warga.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.