Pesisir Selatan, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Harapan wisatawan menikmati indahnya Pantai Carocok Painan pada libur Lebaran 2026 berubah jadi kekesalan. Di tengah upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendigitalisasi pintu masuk lewat QRIS, praktik pungutan liar (pungli) parkir motor hingga Rp20.000 tanpa karcis resmi justru merajalela. Fenomena “nembak harga” ini menjadi tamparan keras bagi upaya transparansi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kondisi di lapangan menunjukkan adanya kontradiksi tajam. Saat sistem pembayaran tiket masuk mulai modern, urusan parkir justru kembali ke “zaman batu” yang dikuasai oknum tak bertanggung jawab. Tanpa adanya karcis resmi dari Dinas Perhubungan, uang yang dikeluarkan wisatawan dipastikan menguap ke kantong pribadi, bukan masuk ke kas daerah.
Jeritan Wisatawan: Diperas di Ikon Wisata
Sejumlah pengunjung mengaku merasa diperas karena tarif yang dipatok tidak masuk akal. Bahkan, muncul klaim adanya pungutan tambahan dari pihak-pihak yang mengatasnamakan unsur tertentu di tingkat nagari. Keluhan ini bukan sekadar soal nominal uang, melainkan soal hilangnya rasa aman dan nyaman di lokasi yang seharusnya menjadi kebanggaan Sumatera Barat.
“Parkir motor sampai Rp20.000 tanpa karcis itu gila. Kalau Bupati tidak segera turun tangan, saya jamin wisatawan kapok kembali ke sini,” ujar salah satu pengunjung dengan nada kesal, Selasa (24/3/2026). Sentimen negatif ini jika dibiarkan akan menjadi virus yang membunuh ekosistem pariwisata secara perlahan.
Ancaman Nyata bagi Ekonomi Kerakyatan
Praktik pungli parkir adalah musuh dalam selimut bagi pemulihan ekonomi sektor pariwisata. Dinas Pariwisata sebelumnya telah menekankan pentingnya pelayanan prima, namun ulah segelintir oknum ini justru merusak reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Jika kepercayaan wisatawan runtuh, maka masyarakat lokal yang bergantung pada sektor ini—mulai dari pedagang kecil hingga pengelola homestay—akan menjadi korban pertama yang kehilangan mata pencaharian.
Desakan Sidak dan Tim Saber Pungli
Masyarakat kini mendesak Bupati Pesisir Selatan untuk tidak tinggal diam. Penurunan Tim Saber Pungli, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan untuk melakukan sidak mendadak menjadi solusi mendesak yang harus dilakukan. Penertiban tegas bukan hanya soal menyelamatkan PAD, tetapi soal memulihkan harga diri pariwisata Pesisir Selatan di mata dunia.
Transparansi digital di pintu masuk harus diikuti dengan ketertiban di kantong-kantong parkir. Tanpa tindakan nyata, gembar-gembor pariwisata unggulan hanya akan menjadi slogan kosong yang tertutup debu parkir liar.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.