Singosari, Malang, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang bagi Pemerintah Desa Langlang, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang untuk terus membangun. Melalui Musyawarah Desa (Musdes) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027, Desa Digital Langlang justru memperkuat tata kelola berbasis data, kolaborasi, dan inovasi hijau agar pembangunan tetap berkelanjutan. Musdes yang berlangsung di Aula Desa Langlang pada Jumat (10/7/2026) ini dihadiri sekitar 70 peserta. Unsur yang hadir meliputi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemdes, PKK, kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM), LPMD, Karang Taruna, kelompok tani/ternak, tokoh masyarakat, pendamping desa, hingga perwakilan Kecamatan Singosari.
BPD Kawal Keterbukaan Aspirasi Sesuai Pasal 31 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, BPD memimpin Musdes sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam perencanaan desa. BPD Langlang berkomitmen memastikan setiap usulan warga masuk dalam pembahasan secara objektif. Ketua BPD Desa Langlang, Moh. Anas, menegaskan forum ini bukan sekadar formalitas tahunan.
“Kami memastikan setiap aspirasi masyarakat dibahas secara terbuka, diprioritaskan sesuai kebutuhan riil, lalu dikawal hingga menjadi program kerja desa,” ujar Anas.
SID Jadi Fondasi Perencanaan Keunggulan Desa Digital Langlang terletak pada pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID). Mengacu pada Permendesa PDT Nomor 13 Tahun 2025, Pemdes Langlang konsisten menerapkan perencanaan berbasis data (evidence-based planning). Data kependudukan, kemiskinan, kesehatan, infrastruktur, hingga capaian SDGs Desa diintegrasikan ke dalam SID. Data valid ini dianalisis untuk menentukan skala prioritas, sehingga program yang lahir tidak berdasarkan asumsi semata. Saat ini, capaian SDGs Desa Langlang bahkan telah menyentuh angka 90 persen.
Strategi Hadapi Penurunan Dana Desa
Menyiasati penurunan alokasi Dana Desa, Pemdes Langlang bergerak cepat memperluas kemitraan dan mencari alternatif pendanaan di luar APB Desa. Kepala Desa Langlang, Julianto, menjelaskan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan dukungan dari pemerintah pusat, pemda, jaring aspirasi (pokir) legislatif, serta kerja sama antar-desa. “Kami tidak boleh pasif dan hanya bergantung pada Dana Desa. Kreativitas membangun kemitraan dan memanfaatkan potensi lokal adalah kunci agar pembangunan tidak mandek,” jelas Julianto.
Komitmen Ekonomi Hijau dan Regulasi
Selain digitalisasi, Musdes RKP Desa 2027 Langlang menyepakati arah pembangunan berbasis ekonomi hijau. Pemdes akan mengoptimalkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST3R) untuk mereduksi polusi sekaligus membuka lapangan kerja baru. Sektor sumber daya air juga akan dikembangkan menjadi destinasi wisata berbasis komunitas.
Meski kaya inovasi, perwakilan Camat Singosari, Slamet, mengingatkan Tim Penyusun RKP Desa untuk tetap patuh pada koridor regulasi, khususnya Permendagri 114/2014 dan Peraturan Bupati Malang tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa. Tim penyusun diminta segera mencermati RPJM Desa, menyusun skala prioritas, membentuk tim verifikasi, dan menyelaraskan program dengan delapan prioritas penggunaan Dana Desa agar seluruh tahapan rampung tepat waktu, transparan, dan akuntabel.
Penulis Desa, Budaya dan Ekonomi Lokal | Pemerhati Masalah Sosial serta Pembangunan Perdesaan
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.