Menu ✖

Mode Gelap
Siasat Desa Paenre Lompoe Merajut Prioritas di Tengah Badai Efisiensi APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa

KABAR PEMDA · 3 Feb 2026 12:06 WIB ·

Minahasa Kucurkan 2,9 Miliar Rupiah untuk Demokrasi 126 Desa


					Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Lynda D. Watania Perbesar

Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Lynda D. Watania

Minahasa, Sulawesi Utara [DESA MERDEKA] – Wajah kepemimpinan di 126 desa di Kabupaten Minahasa dipastikan akan segera berganti. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa resmi menetapkan Juni 2026 sebagai waktu pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) serentak. Tidak tanggung-tanggung, investasi sebesar Rp2,9 miliar telah dialokasikan melalui APBD untuk memastikan pesta demokrasi ini berjalan tanpa hambatan.

Kepastian ini muncul setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan lampu hijau secara resmi. Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Lynda D. Watania, mengonfirmasi bahwa izin dari pemerintah pusat sudah di tangan, sehingga persiapan teknis dan finansial kini masuk ke fase eksekusi.

Maraton Tahapan Dimulai Januari 2026
Berbeda dengan pemilihan biasa, Pilhut 2026 dirancang sebagai maraton pengabdian. Tahapan awal akan dimulai sejak Januari 2026, yang mencakup pembentukan panitia hingga verifikasi calon. Anggaran miliaran rupiah tersebut akan dibagi secara proporsional untuk mendanai seluruh proses, mulai dari administrasi, logistik pemungutan suara, hingga pelantikan tokoh terpilih.

“Dana ini kami siapkan agar seluruh tahapan berjalan transparan dan akuntabel. Kami tidak ingin kendala biaya menghambat hak suara rakyat,” ujar Sekda Watania, Kamis (6/11/2025).

Bukan Sekadar Politik, Tapi Membangun dari Bawah
Sudut pandang menarik datang dari Bupati Minahasa, Robby Dondokambey. Ia menegaskan bahwa Pilhut kali ini bukan sekadar ajang perebutan kursi kekuasaan desa. Lebih dari itu, ini adalah momentum bagi masyarakat untuk merebut kembali peran aktif mereka dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Guna menjamin keamanan dan keadilan di lapangan, Pemkab Minahasa akan menggandeng sinergi TNI, Polri, dan lembaga pengawas independen. Hal ini dilakukan untuk memitigasi potensi konflik horizontal yang sering mewarnai pemilihan di tingkat akar rumput.

“Hukum tua (Kepala Desa) yang punya rekam jejak pelayanan baik pasti akan dipilih kembali oleh rakyat. Kita butuh pemimpin yang berorientasi pada pembangunan desa, bukan kepentingan pribadi,” tambah Watania. Dengan waktu persiapan yang cukup panjang, Pilhut serentak 2026 diharapkan melahirkan pemimpin-pemimpin desa yang siap membawa Minahasa menuju kedaulatan pangan dan ekonomi lokal yang lebih kuat.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Memikul Porprov XVI Sumbar: Suara Gotong Royong Warga di 12 Daerah

3 Oktober 2026 - 11:22 WIB

Kawal Transisi Desa, Camat Pebayuran Kumpulkan Pj Kades

29 September 2026 - 11:51 WIB

Pendekatan Humanis Warga Percepat Proyek Fly Over Sitinjau

19 September 2026 - 11:12 WIB

Menghidupkan “Mati Suri” Digital di Gerbang Batas Belu

19 September 2026 - 06:45 WIB

Petaka Kotak Kuning di Ujung Antrean Tapal Batas

11 September 2026 - 12:36 WIB

Ibu-Ibu Dasawisma Dipaksa Jinakkan Bom Waktu Sampah Sumbar

3 September 2026 - 21:09 WIB

Trending di KABAR PEMDA