Jakarta [DESA MERDEKA] – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) menegaskan komitmennya untuk terus menyempurnakan kebijakan subsidi dan tata kelola bantuan sosial. Tujuannya adalah memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU B2 APBN) Tahun Anggaran 2024 bersama DPR RI, Selasa (15/7). Sri Mulyani menanggapi pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyoroti pentingnya perbaikan skema subsidi.
“Mengenai pandangan PKB agar pemerintah membuat skema subsidi yang tepat, dapat disampaikan bahwa kebijakan subsidi terus disempurnakan dari pemerintahan ke pemerintahan,” ujar Sri Mulyani. Ia menjelaskan bahwa upaya perbaikan telah dilakukan secara berkesinambungan dan kini diperkuat dengan pendekatan berbasis data yang lebih akurat.
Saat ini, pemerintah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengembangkan data terpadu. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan akurasi penerima subsidi dan program perlindungan sosial lainnya. “Kami juga memperbaiki selain akurasi data penerima program perlindungan sosial, juga tata kelola bantuan sosial untuk bisa efektif menjawab kebutuhan masyarakat yang paling rentan,” tegas Sri Mulyani.
Penyaluran Dana Desa Ditingkatkan
Selain fokus pada subsidi, Sri Mulyani juga mengapresiasi perhatian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap capaian penyaluran dana desa tahun 2024. Menurutnya, penyaluran dana desa merupakan bagian penting dari strategi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput.
“Pemerintah berterima kasih kepada Fraksi PKS yang menyampaikan capaian dana desa 2024,” ucapnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah terus mendorong penyaluran dana desa langsung ke rekening desa. Ini dilakukan melalui sistem yang akuntabel dan tepat waktu, memastikan dana tersalurkan sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan kebijakan subsidi dan dana desa yang lebih akurat serta akuntabel, pemerintah berharap dapat memperkuat jaring pengaman sosial dan mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Redaksi Desa Merdeka


















Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.