Menatap Masa Depan Pendidikan Tinggi yang Berkeadilan

Jakarta [DESA MERDEKA] – Impian besar menuju Indonesia Emas 2045 bukan sekadar urusan mencetak angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas. Fondasi paling mendasar dari kejayaan bangsa tersebut berada di ruang-ruang kelas perguruan tinggi. Namun, agar cita-cita ini tidak berujung menjadi menara gading yang eksklusif, arah pendidikan nasional dinilai harus bergerak ke arah yang lebih bermutu, terintegrasi, dan yang paling penting: berkeadilan.

Aspirasi ini mengemuka sebagai refleksi atas gagasan Direktur Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Dr. Mukhamad Najib, lewat artikelnya bertajuk “Indonesia Emas dan Pendidikan Tinggi Bermutu” di harian Media Indonesia (27/7/2026).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza, menilai bahwa narasi investasi strategis manusia (human capital) memang selaras dengan teori pertumbuhan modern. Kendati begitu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak dalam romantisme teori, melainkan harus berani membongkar sengkarut persoalan struktural yang nyata di lapangan.

“Kita tidak hanya membutuhkan penegasan bahwa keberadaan pendidikan tinggi di Indonesia itu penting. Kita juga memerlukan penjelasan mengenai mengapa mutu pendidikan tinggi di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan struktural dan bagaimana cara mengatasinya,” ujar Handi di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Jeritan Senyap Perguruan Tinggi Swasta
Salah satu persoalan struktural terbesar yang kerap luput dari karpet merah kebijakan adalah nasib Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Padahal, dalam peta sosiologis pendidikan Indonesia, PTS adalah tulang punggung sejati bagi pemerataan akses masyarakat di daerah dan pelosok.

Data nasional merekam realitas yang mencengangkan: sekitar 91,7 persen perguruan tinggi di Indonesia berstatus swasta, dan hampir separuh mahasiswa nasional menggantungkan masa depannya di sana. Sayangnya, kontribusi raksasa ini tidak berbanding lurus dengan perhatian yang diterima. Banyak PTS kini justru terseok-seok menghadapi badai penurunan jumlah mahasiswa, keterbatasan dana, hingga ancaman gulung tikar.

Situasi ini diperparah oleh ketiadaan regulasi ketat yang mengatur kuota dan pola penerimaan mahasiswa baru di luar jalur resmi pemerintah (SNBP dan SNBT), sehingga menciptakan persaingan yang tidak sehat antara kampus negeri dan swasta.

“Tidak dapat dimungkiri, masa depan pendidikan tinggi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memperkuat kualitas ribuan PTS yang selama ini menjadi tulang punggung pemerataan akses,” tegas Handi.

Mendesak Dana Abadi dan Keadilan Kebijakan
Memutus rantai ketimpangan ini membutuhkan terobosan radikal, bukan sekadar bantuan sosial kosmetik. Handi mengusulkan agar pemerintah segera merumuskan tata kelola pembiayaan baru yang berkelanjutan lewat pembentukan Dana Abadi Perguruan Tinggi Swasta (Endowment Fund for Private Higher Education).

Dana investasi jangka panjang berbasis kinerja ini nantinya dialokasikan khusus untuk menyokong PTS yang memiliki tata kelola bersih, mutu akademik kuat, serta kontribusi nyata pada pemberdayaan UMKM dan pembangunan daerah.

Lebih jauh, ia mendorong agar peran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dirombak total. Lembaga ini harus melepaskan baju lamanya yang sekadar mengurusi beban administrasi dan pengawasan, lalu menjelma menjadi pendamping mutu, inkubator inovasi, serta jembatan penghubung kampus dengan dunia industri.

Bagi Handi, indikator kesuksesan kampus masa depan tidak boleh lagi diukur secara kaku lewat lembar ijazah lulusan atau status akreditasi di atas kertas. Perguruan tinggi harus menjadi mitra strategis yang hadir menyelesaikan masalah riil di masyarakat, mulai dari transisi energi hingga transformasi digital desa.

Semua gagasan besar ini pada akhirnya bermuara pada satu hal: ketegasan sikap politik dari pemangku kebijakan untuk melihat institusi negeri maupun swasta secara proporsional.

“Semua ini harus diawali dari kemauan politik (political will) untuk mendesain kebijakan serta memberikan perlakuan terhadap PTN dan PTS secara proporsional dan berkeadilan. Dengan begitu, seluruh ekosistem memiliki kemampuan dan daya saing yang setara dalam menciptakan nilai tambah bagi bangsa,” pungkas Handi.