Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bergerak cepat dalam menangani pemulihan pascabencana hidrometeorologi. Gubernur Mahyeldi memimpin langsung Focus Group Discussion (FGD) untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, serta pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah terdampak.
Dalam pertemuan yang digelar di Auditorium Gubernuran, Senin (5/1/2026) tersebut, Mahyeldi menegaskan bahwa infrastruktur dasar dan air bersih merupakan keluhan utama masyarakat di lapangan. Ia meminta seluruh jajaran teknis untuk bekerja lebih cepat dan terkoordinasi agar layanan publik segera kembali normal.
“Persoalan infrastruktur dan air bersih adalah hal yang paling dirasakan masyarakat hari ini. Penanganannya harus jelas, cepat, dan terkoordinasi dengan baik,” tegas Mahyeldi di hadapan perwakilan kementerian dan instansi teknis terkait.
Fokus pada Normalisasi Sungai dan Hunian
Selain perbaikan akses transportasi, Mahyeldi menginstruksikan percepatan pengerukan sungai sebagai langkah mitigasi risiko bencana di masa depan. Pendangkalan sungai dan kerusakan tanggul menjadi penyebab utama meningkatnya kerawanan banjir saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Sumbar.
Aspek perumahan juga menjadi poin krusial yang dibahas. Mahyeldi meminta progres pembangunan Hunian Sementara (Huntara) maupun Hunian Tetap (Huntap) dipantau secara ketat. Ia mendesak balai dan satuan kerja teknis di bawah Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Permukiman untuk memaparkan rencana kerja dan jadwal penanganan secara transparan. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat memberikan kepastian informasi kepada masyarakat yang terdampak.
Distribusi Air Bersih Jadi Prioritas Utama
Terkait kebutuhan dasar, ketersediaan air minum menjadi perhatian serius dalam FGD tersebut. Mahyeldi mengingatkan bahwa distribusi air bersih tidak boleh terputus, terutama di area pengungsian atau wilayah yang instalasi pipanya rusak akibat bencana. Pemprov Sumbar bersama Balai Cipta Karya bidang air minum berkomitmen untuk menyinkronkan data kerusakan agar perbaikan fisik bisa segera dilaksanakan.
FGD ini diikuti oleh unsur Forkopimda Sumbar, bupati, dan wali kota secara daring, serta berbagai instansi strategis seperti Bappenas, BMKG, PLN, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), dan Balai Wilayah Sungai (BWS). Melalui sinergi lintas sektoral ini, diharapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat dapat berjalan efektif sesuai target yang telah ditetapkan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.