LSM KANe Desak Bupati Copot Kadis PMD Halmahera Selatan

Halsel [DESA MERDEKA] – Lembaga Swadaya Masyarakat Kalesang Anak Negeri (LSM KANe) Maluku Utara kembali menyoroti kinerja pemerintahan daerah. Kali ini, LSM KANe mengkritik tajam pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan.

Ketua LSM KANe Malut, Risal Sangaji, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Kepala Dinas PMD Halmahera Selatan, Maslan Hi. Hasan. Menurut Risal, Maslan dinilai tidak profesional dan tidak memberikan pelayanan publik yang baik.

“Kami sangat menyayangkan sikap arogansi yang ditunjukkan oleh Kepala Dinas PMD. Beliau seakan-akan tidak peduli dengan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi,” ujar Risal dalam keterangan persnya, [Tanggal].

Risal menceritakan pengalamannya saat mengunjungi kantor DPMD beberapa waktu lalu. Ia bersama beberapa anggota masyarakat lainnya ingin berkonsultasi terkait permasalahan yang terjadi di desa. Namun, mereka justru mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari Maslan.

“Kami ditolak mentah-mentah oleh Kepala Dinas. Beliau dengan tegas menyatakan hanya menerima kepala desa. Padahal, kami datang sebagai perwakilan masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan,” ungkapnya.

Sikap pilih kasih dan diskriminasi yang dilakukan oleh Maslan, menurut Risal, sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik. Semua masyarakat, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan pelayanan yang sama dan adil.

“Kami mendesak Bupati Halmahera Selatan untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas PMD. Jika memang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, maka kami meminta agar beliau dicopot dari jabatannya,” tegas Risal.

LSM KANe memberikan ultimatum kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk segera merespon tuntutan mereka. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata, maka LSM KANe tidak akan segan-segan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran.

“Kami akan mengerahkan seluruh massa untuk menduduki kantor Bupati jika tuntutan kami tidak dipenuhi. Kami tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan yang terjadi di daerah ini,” ancam Risal.