Bandar Lampung, Lampung [DESA MERDEKA] – Laporan Eksekutif Daerah (LED) Provinsi Lampung Semester II Tahun 2024 yang dipaparkan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, Nina Ulina Kartika Sari, menjadi sorotan tajam bagi jajaran pimpinan tinggi pratama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Rapat yang dihadiri langsung oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela pada Senin (24/3/2025) siang itu, berubah menjadi ajang evaluasi mendalam terhadap kinerja perangkat daerah.
BPKP menyoroti lambatnya realisasi berbagai program strategis, mulai dari pembangunan ekosistem ekonomi desa, hilirisasi industri, hingga pengembangan pariwisata. Temuan ini didasarkan pada hasil pengawasan terhadap sembilan item prioritas, yang merupakan ringkasan dari visi dan misi Gubernur-Wakil Gubernur Lampung.
Fokus pada Ekonomi Desa dan Hilirisasi Industri
Sektor ekonomi desa menjadi perhatian utama BPKP. Mengingat angka kemiskinan di Lampung didominasi oleh masyarakat desa (12,04%), pembangunan ekosistem ekonomi desa dinilai sangat mendesak. BPKP menemukan bahwa perencanaan desa belum sepenuhnya mengacu pada target SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), dan intervensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk peningkatan ekonomi desa dinilai masih rendah. Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga belum optimal perannya sebagai penggerak ekonomi desa.
Di sisi lain, hilirisasi industri jagung juga belum berjalan optimal, dengan hanya 54,13% yang terserap sebagai bahan baku pabrik pakan. Investasi dan kemudahan perizinan belum sesuai harapan, serta pengembangan kawasan industri belum dilengkapi infrastruktur dasar yang memadai.
Potensi Pariwisata yang Belum Tergarap Optimal
Pada sektor pariwisata, BPKP mencatat dari sembilan kawasan wisata unggulan dan tiga wisata pengembangan utama, hanya kawasan terintegrasi pariwisata Bakauheni yang menunjukkan perkembangan signifikan. Kawasan lain seperti Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dan Bukit Barisan terkesan terabaikan. Pertumbuhan kunjungan wisata juga tidak sebanding dengan pertumbuhan akomodasi. Integrasi pemasaran produk UMKM dengan destinasi wisata dinilai belum optimal.
BPKP juga menyoroti kurangnya integrasi antarmoda transportasi, minimnya keterlibatan pihak swasta, dan terbatasnya pilihan transportasi umum sebagai hambatan utama dalam pengembangan pariwisata Lampung.
Reaksi dan Harapan Pemprov Lampung
Temuan ini cukup mengejutkan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir, sebab mereka merasa tidak ada klarifikasi atau permintaan data sebelumnya dari BPKP, berbeda dengan mekanisme audit BPK yang selalu melakukan cross-check jika ada temuan mencurigakan.
Meskipun demikian, temuan BPKP ini diharapkan menjadi momentum penting bagi Pemprov Lampung untuk segera memperbaiki kinerja dan mempercepat realisasi program-program strategis. Tujuannya jelas, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Lampung secara menyeluruh.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.