Menu

Mode Gelap
Siasat Desa Paenre Lompoe Merajut Prioritas di Tengah Badai Efisiensi APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa

RAGAM · 6 Mar 2026 22:37 WIB ·

Kotak Pandora Subulussalam: Warisan Utang Siluman 93 Miliar


					Foto: Ist Perbesar

Foto: Ist

Subulussalam, Nangroe Aceh Darussalam [DESA MERDEKA] Masa depan Kota Subulussalam kini berada di ujung tanduk akibat beban finansial yang mencurigakan. Sahrunsah, aktivis mahasiswa dari Universitas Abulyatama, membongkar dugaan skandal “utang siluman” senilai Rp93 miliar yang dipaksakan masuk dalam Perubahan APBK 2024. Ironisnya, angka ini diprediksi membengkak menjadi Rp109 miliar pada tahun anggaran 2025 tanpa kejelasan rincian belanjanya.

Dugaan penggelembungan angka ini bukan sekadar urusan teknis akuntansi, melainkan “bom waktu” bagi kesejahteraan masyarakat. “Ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi beban yang akan dipikul anak cucu kita. Nurani kita terusik melihat drama anggaran yang mengabaikan nasib rakyat demi kepentingan segelintir kelompok,” tegas Sahrunsah dalam keterangan resminya, Jumat (6/3/2026).

Dosa Kolektif Banggar dan TAPK?
Skandal ini memicu pertanyaan besar mengenai integritas Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRK Subulussalam. Publik mendesak transparansi total mengenai dasar hukum dan rincian belanja tahun 2024 yang tiba-tiba berubah menjadi tumpukan utang fantastis.

Mahasiswa menuntut audit investigatif menyeluruh terhadap proses penetapan P-APBK 2024. Tanpa transparansi rincian utang Rp93 miliar tersebut, regulasi anggaran dinilai hanya menjadi alat legitimasi bagi kepentingan sepihak yang menggadaikan masa depan daerah.

Seruan Bergerak: Mahasiswa Menolak Jadi Penonton
Melihat tata kelola keuangan yang dianggap “tidak sedang baik-baik saja”, elemen mahasiswa menyerukan konsolidasi besar-besaran. Isu ini akan dikawal ketat melalui kanal diskusi hingga aksi lapangan guna menuntut pertanggungjawaban para pemangku kebijakan yang duduk di kursi empuk kekuasaan.

“Satu orang yang berani sudah membentuk mayoritas. Kita harus bergerak sebelum masa depan kota ini habis digadaikan,” pungkas Sahrunsah. Transparansi total kini menjadi harga mati agar APBK Subulussalam kembali pada fungsinya: menyejahterakan rakyat, bukan melunasi warisan utang yang gelap asal-usulnya.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 79 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Tegaskan Bebas Tendensi Politik, LSM KANe Malut Buka Suara Soal Monitoring BLT dan Legalitas Organisasi

8 September 2026 - 06:13 WIB

LSM Tantang Inspektorat Halsel Audit Dana Desa Sengga Baru

4 September 2026 - 22:43 WIB

Jurus Baru 20 Desa Wisata Sumbar Pikat Dunia

3 September 2026 - 05:12 WIB

Warga Desa Marikapal Sambut Harapan Baru Terang Listrik PLN dan Penataan Infrastruktur

2 September 2026 - 09:43 WIB

DKP Banggai dan LAUTRA Sulteng Matangkan Jadwal Musdes Sosialisasi

27 Agustus 2026 - 13:45 WIB

Dari Voucher Seharga 10 ribu, Yogi Berakhir di Balik Jeruji

27 Agustus 2026 - 11:11 WIB

Trending di RAGAM