Koperasi Merah Putih: Harapan Baru Kesejahteraan Papua

Sorong, Papua Barat [DESA MERDEKA] – Semangat baru membara di tanah Papua Barat dan Papua Barat Daya menyusul diluncurkannya Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Inisiatif strategis ini, yang merupakan gagasan besar Presiden Prabowo Subianto, diharapkan menjadi pilar utama peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, khususnya di dua provinsi paling timur Indonesia ini.

Peluncuran program vital ini dilakukan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria. Momen bersejarah ini ditandai dengan pemukulan alat musik Tifa di Aimas Convention Center, Sorong, pada Senin (2/6/2025) petang. Antusiasme yang luar biasa menyambut inisiatif ini terlihat dari respons positif para kepala kampung dan masyarakat di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani, melaporkan bahwa 215 kampung telah berhasil menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dengan penuh optimisme menyatakan kesiapan pihaknya untuk membentuk 1.013 Koperasi Desa Merah Putih. Menanggapi laporan tersebut, Mendes Yandri Susanto mengungkapkan keyakinannya bahwa pembentukan koperasi ini akan segera terwujud.

Mendes Yandri menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. “Tidak seperti koperasi sebelumnya, untuk Koperasi Desa Merah Putih ini, negara hadir dan mengawal hingga nantinya berkembang serta bisa meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat desa,” ujarnya di hadapan ribuan kepala kampung yang hadir secara daring maupun luring.

Presiden Prabowo berharap kehadiran koperasi ini dapat memutus mata rantai rentenir dan jeratan pinjaman daring yang sering kali memberatkan masyarakat. Selain itu, Koperasi Merah Putih juga bertujuan mendekatkan pelayanan negara kepada seluruh masyarakat Papua. “Kami ingin koperasi ini menjadi wadah yang tidak hanya memotong rantai tengkulak, tetapi juga memberantas praktik rentenir yang selama ini menjerat rakyat,” tegas Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Struktur Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih dipimpin oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, didukung oleh sejumlah menteri, termasuk Mendes Yandri Susanto, Menteri Koperasi Budi Arie, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Di tingkat provinsi, Satgas akan diketuai oleh gubernur, sementara di tingkat kota/kabupaten akan dipimpin oleh wali kota atau bupati.

Mendes Yandri juga menjelaskan bahwa biaya legalisasi Koperasi Desa Merah Putih yang mencapai Rp2,5 juta dapat dibiayai menggunakan dana operasional sebesar tiga persen yang bersumber dari Dana Desa.

Senada dengan Mendes PDT, Wamendes Ariza Patria menyatakan bahwa tujuan utama pembentukan Koperasi Desa Merah Putih adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung atau desa. Kehadiran koperasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat desa dengan harga terjangkau dan ketersediaan yang tepat. “Koperasi Desa nanti akan menyediakan gas elpiji, pupuk, sembako, dan kebutuhan lainnya, termasuk juga bakal ada klinik dan apotek desa,” jelas Wamendes Ariza.

Menurut Wamendes Ariza, Koperasi Desa Merah Putih harus menghasilkan keuntungan yang akan didistribusikan kepada anggota koperasi, serta menjadi sumber kesejahteraan masyarakat desa secara luas. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menekan pengeluaran semaksimal mungkin di awal pembangunan, seperti memanfaatkan gedung milik pemerintah untuk kantor koperasi agar tidak perlu menyewa. “Agar modal yang diterima nantinya bisa dimaksimalkan untuk pengembangan usaha,” pungkas Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Acara peluncuran tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani, Majelis Rakyat Papua Barat dan Papua Barat Daya, Forkompimda, para bupati dan wali kota, kepala distrik, serta kepala kampung di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Mendes Yandri didampingi oleh Kepala BPI Mulyadin Malik, Dirjen PEID Tabrani, Kepala BPSDM Agustomi Masik, dan sejumlah pejabat tinggi pratama di lingkungan Kemendes PDT.