Menu

Mode Gelap
Siasat Desa Paenre Lompoe Merajut Prioritas di Tengah Badai Efisiensi APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa

OPINI · 5 Jun 2025 13:47 WIB ·

Koperasi Desa Merah Putih: Dari Desa, untuk Kemandirian Indonesia


					Koperasi Desa Merah Putih: Dari Desa, untuk Kemandirian Indonesia Perbesar

Oleh : Patriot Rieldo Perdana

Opini [DESA MERDEKA] – Koperasi bukan hanya wadah ekonomi. Ia adalah semangat kolektif yang menanamkan nilai gotong royong, kepercayaan, dan kemandirian dalam masyarakat. Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai tonggak baru pembangunan ekonomi berbasis desa.

Program ini tidak sekadar membentuk koperasi secara administratif. Dengan target 80.000 unit koperasi di seluruh desa dan kelurahan Indonesia, negara ingin menciptakan sistem ekonomi akar rumput yang kuat, berdaulat, dan berbasis potensi lokal. Hingga akhir Mei 2025, lebih dari 71.000 koperasi telah terbentuk. Peluncuran resminya dijadwalkan bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025.

Koperasi Merah Putih dirancang untuk menjadi pusat aktivitas ekonomi desa: mengelola hasil pertanian, perikanan, produk UMKM, bahkan potensi wisata. Tidak hanya itu, koperasi juga menjadi saluran distribusi kebutuhan dasar masyarakat dan jembatan menuju kedaulatan pangan serta ketahanan energi lokal.

Namun, semangat besar ini menuntut pengelolaan profesional dan transparan. Pengalaman masa lalu menunjukkan banyak koperasi yang mati suri karena dikelola secara seadanya. Maka, Kopdes Merah Putih harus menampilkan wajah baru: koperasi modern dengan sistem akuntansi digital, laporan keuangan terbuka, dan pengurus yang kompeten. Pemerintah pun berkomitmen menyediakan pembinaan, pendanaan, pelatihan, dan akses pasar, termasuk modal awal sekitar Rp3 hingga Rp5 miliar per koperasi, dengan total anggaran nasional diperkirakan mencapai Rp400 hingga Rp550 triliun.

Desa-desa Indonesia sejatinya adalah lumbung kekayaan: dari kopi dataran tinggi hingga rempah di pesisir, dari tenun tradisional hingga destinasi wisata alam dan budaya. Sayangnya, selama ini banyak kekayaan itu dikuasai tengkulak atau pihak luar yang tak berpihak pada kesejahteraan warga. Koperasi Merah Putih hadir sebagai jawaban: ekonomi desa dari desa, oleh desa, untuk desa.

Lebih dari sekadar kebijakan, Kopdes Merah Putih adalah gerakan nasional. Ia menantang kita semua—pemerintah daerah, tokoh masyarakat, generasi muda, dan warga desa—untuk berpartisipasi aktif, mengawasi, dan menjaga koperasi sebagai aset bersama.

Kita tengah menyongsong Indonesia Emas 2045, dan tak mungkin kita mencapainya tanpa membangun desa sebagai fondasi. Dengan koperasi sebagai motor penggerak, desa bukan lagi objek pembangunan, tetapi subjek utama pembangunan bangsa.

Kini saatnya desa berdiri tegak di atas kaki sendiri. Kopdes Merah Putih bukan sekadar program pemerintah; ia adalah peluang sejarah untuk memulihkan martabat ekonomi rakyat. Mari kita kawal, jaga, dan kembangkan bersama.

Penulis adalah Wakil Ketua DPD KNPI Provinsi Bengkulu.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 118 kali

badge-check

Jurnalis

0 tanggapan untuk “Koperasi Desa Merah Putih: Dari Desa, untuk Kemandirian Indonesia”

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Indonesia di Zaman Sungsang: Ketika Moral dan Hukum Diperdagangkan

8 Agustus 2026 - 18:38 WIB

Desawarnana Bukti Literasi Berpusat pada Desa Sejak Majapahit

6 Agustus 2026 - 12:32 WIB

Survei SMRC dan Alarm bagi Pembangunan Desa: Kepercayaan Publik Ditentukan dari Desa

6 Agustus 2026 - 00:28 WIB

Benarkah Dana Desa Tidak Dipotong? Fakta Penurunan Anggaran dan Dampaknya bagi Otonomi Desa

5 Agustus 2026 - 20:24 WIB

Melawan Pornografi, Saatnya Desa Merebut Kembali Kedaulatan Budaya

2 Agustus 2026 - 16:36 WIB

Diplomasi Visual Paramadina: Jalan Baru Menuju Kemandirian Desa

1 Agustus 2026 - 10:14 WIB

Trending di OPINI