Menu

Mode Gelap
Dari Hoaks ke Harapan: Catatan Dua Hari Bimtek Literasi Informasi di Pekalongan PPID Desa Jadi Kunci Transparansi di Lombok Tengah Sumatera Barat Siap Jadi Green Province 2026, Targetkan Investasi Hijau Rp120 Triliun Peternakan Ayam Diduga Tanpa Izin Resahkan Warga Bekasi Mengubah Citra Petani, Memajukan Ekonomi Sumbar

OPINI · 3 Okt 2025 10:31 WIB ·

Kata “Perampok” Antara Fitnah dan Pembunuhan Karakter


					Kata “Perampok” Antara Fitnah dan Pembunuhan Karakter Perbesar

Sulawesi Tenggara-Muna Barat [Desa Merdeka] : Pernyataan Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, pada 30 September 2025 yang menyebut mantan Penjabat (Pj) Bupati sebagai “perampok APBD” adalah sebuah kalimat liar yang lebih mirip fitnah politik ketimbang pernyataan seorang kepala daerah. Dengan enteng, Darwin menuding Bahri, La Ode Butolo, dan Pahri Yamsul mengambil keuntungan pribadi dari APBD 2022–2024, tanpa menimbang konsekuensi hukum dan moral dari kata yang digunakannya.

Secara hukum, tuduhan “perampok” adalah tuduhan kriminal berat. Kata itu menunjuk pada tindakan perampasan paksa yang ilegal. Jika Darwin tidak mampu membuktikan ucapannya di pengadilan, maka kalimat itu jatuh sebagai pembunuhan karakter terhadap para pejabat sebelumnya. Seorang bupati yang seharusnya menjadi teladan malah terjerumus memakai bahasa jalanan untuk menyerang lawan politiknya.

Ironinya, Darwin sendiri pernah berencana meminjam dana di BPD Sultra untuk pembangunan kantor Bupati dan DPRD Mubar. Jika rencana itu terealisasi, bukankah ia juga sedang menempuh jalur yang sama, yaitu memanfaatkan utang daerah sebagai instrumen pembangunan? Jadi, ketika sekarang ia menyebut utang sebagai “rampokan”, maka ia sejatinya sedang menampar wajahnya sendiri.

Darwin memang benar menyebut ada persoalan hukum terkait 15 paket jalan di Dinas PUPR yang sedang ditangani Kejari Muna. Namun, menggeneralisasi persoalan itu lalu menstigma Pj Bupati sebagai perampok adalah bentuk distorsi logika publik. Ia gagal membedakan antara proses hukum yang sedang berjalan dengan propaganda politik untuk membangun citra dirinya.

Seharusnya Darwin hadir dengan data, solusi, dan kerja nyata, bukan menebar kata-kata provokatif. Masyarakat Muna Barat tidak butuh bupati yang hobi mencari kambing hitam, tetapi pemimpin yang mampu keluar dari krisis fiskal dengan kebijakan tepat. Sayangnya, yang muncul justru sebaliknya: bupati yang gagal mengelola keuangan, lalu berlindung dengan kata “perampok” yang ia lontarkan sembarangan.

Dan jika benar kata-katanya tak terbukti di meja hijau, maka jelas Darwin bukan sedang membela rakyat, melainkan sedang melakukan fitnah terbuka dan pembunuhan karakter.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 465 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

BUDINA: Kunci Disiplin Aparatur, Benteng Integritas Nagari

23 Oktober 2025 - 16:23 WIB

IORA di Padang: Sepuluh Tahun Menjaga Harmoni Budaya dan Maritim Samudra Hindia

21 Oktober 2025 - 16:48 WIB

Pedagang Butuh Ruang, Bukan Sekadar Tempat

19 Oktober 2025 - 19:02 WIB

Pasar Raya Padang dan Alarm Bahaya Umur Bangunan Tua

14 Oktober 2025 - 20:58 WIB

Sekali agenda Dua Perusakan Dilakukan Menko Pangan, Inilah Bahaya Budaya ABS

24 September 2025 - 23:55 WIB

Hari Tani dan Janji yang Belum Tuntas: Negara Harus Hadir Memuliakan Petani

24 September 2025 - 11:47 WIB

Trending di OPINI