Menu

Mode Gelap
Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa Sultan HB X: Desa Adalah Fondasi Budaya dan Ekonomi

DESA · 24 Mei 2025 03:33 WIB ·

Kaltim Genjot Kemandirian Desa, Target 25 Kampung Mandiri Tahun Ini


					Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto, menyerukan agar desa memanfaatkan Indeks Desa (ID) terbaru dan mengintegrasikan SDGs dalam rencana pembangunan. Perbesar

Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto, menyerukan agar desa memanfaatkan Indeks Desa (ID) terbaru dan mengintegrasikan SDGs dalam rencana pembangunan.

Samarinda [DESA MERDEKA] Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) terus bergerak cepat mewujudkan kemandirian desa. Inisiatif ini berfokus pada pemanfaatan Indeks Desa (ID) terbaru, sejalan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto, mengungkapkan bahwa regulasi terkait penyusunan Indeks Desa telah mengalami pembaruan signifikan, termasuk pada parameter penilaiannya. Meski begitu, Puguh menegaskan bahwa perubahan ini masih selaras dengan capaian yang sudah ada di lapangan. “Parameter yang berubah tidaklah begitu jauh dari capaian yang ada,” jelasnya saat kunjungan kerja ke Kabupaten Berau.

DPMPD Kaltim menargetkan pengukuran Indeks Desa akan dilakukan pada 25 desa sepanjang tahun ini. Angka ini mencerminkan komitmen Pemprov Kaltim dalam mempercepat kemajuan desa secara merata. Puguh menekankan pentingnya bagi pemerintah daerah dan desa untuk memahami secara cermat parameter baru ID, serta menyesuaikannya dengan kondisi dan potensi unik setiap kampung.

“Tugas kita adalah bagaimana kita cerdas dalam melihat parameter ID yang perlu dikurasi dengan desa. Kemudian kita dorong desa atau kampung agar dapat meningkatkan capaian ini,” terang Puguh, menggarisbawahi peran strategis pemerintah daerah dalam pendampingan.

Untuk mewujudkan desa mandiri secara menyeluruh, Puguh mendorong percepatan pembangunan desa dengan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan yang tersedia. Seperti diketahui, desa memiliki akses terhadap beragam sumber finansial seperti Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan kabupaten, hingga pendapatan asli desa.

“Banyaknya finansial ini, desa bisa menyusun pembangunan berbasis pada ID yang terbaru,” jelasnya. Puguh juga mengingatkan agar desa tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Integrasi target SDGs ke dalam rencana pembangunan desa menjadi hal krusial.

“Dua hal utama yang harus dimiliki desa saat ini adalah menyusun pembangunan berdasarkan ID, dan kedua, memahami serta mengarahkan programnya menuju pencapaian SDGs,” pungkas Puguh, menegaskan pentingnya perencanaan terpadu demi masa depan desa yang lebih maju dan berdaya saing.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 23 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Dana Desa Situbondo Bermasalah: 16 Desa Terancam Dipolisikan

18 April 2026 - 01:21 WIB

Demokrasi Bantarjaya: Daftar Pemilih BPD Resmi Ditetapkan hari ini

16 April 2026 - 10:58 WIB

Soreang Digital: Strategi Mandiri Lewat Ikan dan AI

11 April 2026 - 03:17 WIB

Sengketa Lapak Popoh: Saat Realitas Sosial Beradu Aturan

11 April 2026 - 01:56 WIB

Prestasi vs Preseden: Nasib Desa Sukojati di Ujung Prosedur

11 April 2026 - 00:06 WIB

Lapak Panas Desa Popoh: Sengketa Adat atau Intimidasi?

10 April 2026 - 21:11 WIB

Trending di DESA