Cilacap, Jawa Tengah [DESA MERDEKA] – Jabatan publik sejatinya adalah amanah yang menuntut integritas moral tanpa cela. Namun, suasana panas justru menyelimuti Balai Desa Bantarsari, Kabupaten Cilacap, pada Senin (19/01). Puluhan warga Dusun Petenangan melancarkan mosi tidak percaya dan menuntut Kepala Dusun (Kadus) mereka, Yogi Prayogo, untuk segera angkat kaki dari jabatannya.
Tuntutan warga ini bukan tanpa alasan. Isu asusila menjadi pemicu utama kemarahan massa. Warga mengeklaim telah mengantongi bukti otentik terkait dugaan perbuatan mesum yang dilakukan oleh sang Kadus. Bagi mereka, perilaku tersebut telah mencoreng martabat dusun dan meruntuhkan wibawa perangkat desa sebagai pelayan masyarakat.
“Kami butuh teladan, bukan sosok yang mencoreng nama baik wilayah sendiri. Bukti sudah kami serahkan ke desa. Opsinya hanya dua: mundur atau dicopot secara tidak hormat,” tegas Ngadiman, perwakilan warga, dalam audiensi terbuka yang dikawal ketat oleh aparat Forkopimcam Bantarsari.
Jeratan Hukum di Balik Pemecatan Perangkat Desa
Meskipun desakan warga begitu masif, pemberhentian seorang perangkat desa tidak bisa dilakukan secara instan atas dasar amarah semata. Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Bantarsari yang hadir dalam audiensi tersebut mengingatkan bahwa ada koridor hukum yang harus dilalui.
Proses administrasi pemberhentian perangkat desa wajib mengacu pada:
- UU Desa Nomor 6 Tahun 2014: Mengatur tentang kedudukan dan wewenang perangkat desa.
- Permendagri Nomor 67 Tahun 2017: Merinci prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar keputusan tidak cacat hukum.
Pihak kecamatan menegaskan akan mengawal verifikasi data asusila tersebut agar keputusan yang diambil Kepala Desa nantinya memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak bisa digugat di kemudian hari.
Menanti Ketegasan Kepala Desa
Kepala Desa Bantarsari, Ngato Nurohman, berjanji akan bertindak objektif. Baginya, data dan bukti yang diserahkan warga akan menjadi landasan utama dalam pemeriksaan administratif. Audiensi berakhir dengan kesepakatan damai, di mana warga bersedia menunggu proses formal berjalan dengan jaminan situasi di Dusun Petenangan tetap kondusif.
Kasus ini menjadi pengingat keras bagi para pemangku kebijakan di tingkat desa bahwa masyarakat kini semakin kritis. Moralitas bukan lagi sekadar urusan pribadi, melainkan prasyarat mutlak bagi siapa saja yang ingin menyandang status sebagai pemimpin masyarakat.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.