Jombang, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Pemerintah Kabupaten Jombang mengambil langkah berani untuk melindungi komoditas unggulannya. Di saat pemerintah pusat mencoret tembakau dari daftar penerima pupuk subsidi, Pemkab Jombang justru menyuntikkan dana segar sebesar Rp5 miliar dari APBD tahun ini. Langkah ini diambil sebagai “perisai” bagi petani agar tetap produktif meski dihantam harga pupuk nonsubsidi yang melambung tinggi.
Keputusan ini menjadi solusi vital karena tembakau merupakan tulang punggung ekonomi bagi ribuan warga Jombang. Tanpa campur tangan pemerintah daerah, biaya produksi petani dipastikan membengkak dan mengancam keberlangsungan industri tembakau lokal.
Pendataan Akurat Agar Tepat Sasaran
Kepala Dinas Pertanian Jombang, M. Rony, melalui Kabid Sarana dan Prasarana, Eko Purwanto, menegaskan bahwa proses saat ini telah memasuki tahap identifikasi lapangan. Dinas terkait sedang memetakan luas lahan dan kebutuhan riil kelompok tani untuk memastikan bantuan tidak salah sasaran.
“Insya Allah program ini tetap jalan. Kami sadar tembakau tidak lagi mendapat jatah subsidi pusat, maka daerah harus hadir,” jelas Eko Purwanto. Pendataan ini mencakup kebutuhan spesifik seperti pupuk NPK, ZA, hingga pupuk organik, mengingat setiap wilayah memiliki karakteristik tanah yang berbeda-beda.
Melawan Fluktuasi Harga dan Cuaca Ekstrem
Tantangan petani tembakau di Jombang saat ini memang berlipat ganda. Selain ketergantungan pada pupuk nonsubsidi yang harganya sering tak terkendali, faktor cuaca yang tidak menentu menjadi ancaman serius bagi kualitas daun tembakau.
Distribusi pupuk yang tepat waktu sangat krusial; keterlambatan sedikit saja dapat merusak kualitas panen. Dengan anggaran Rp5 miliar, Pemkab Jombang berupaya membagi sumber daya secara proporsional. Meski dana daerah terbatas, alokasi ini diharapkan mampu menjaga daya saing tembakau Jombang di pasar nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani yang selama ini berjuang mandiri.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.