Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Alokasi anggaran sebesar Rp115 miliar yang disiapkan pemerintah untuk memulihkan 38.000 UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat menuai sorotan tajam. Di balik seremoni megah Klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas, Jumat (2/10/2026), program yang digagas Kementerian UMKM bersama Pemerintah Provinsi Sumbar ini dinilai salah urat prioritas dan berpotensi mubazir.
Dalam rilis resminya, pemerintah menekankan tiga fokus utama: bantuan finansial, literasi keuangan, dan digitalisasi pemasaran. Namun, bagi karakter pengusaha Minang yang secara kultural memiliki DNA dagang yang kuat sejak dulu kala, pendekatan ini dianggap tidak menyentuh akar masalah riil pascabencana, yaitu: siapa yang akan menyerap hasil usaha mereka saat ekonomi lokal sedang tiarap?
Hitungan di Atas Kertas yang Minim Dampak
Jika total anggaran Rp115 miliar tersebut dibagi rata kepada 38.000 UMKM, setiap pelaku usaha hanya akan menerima sekitar Rp3 juta. Bagi pedagang atau produsen yang kehilangan aset akibat bencana, nominal sekecil itu berisiko habis untuk kebutuhan konsumsi darurat harian, alih-alih berputar menjadi modal kerja produktif.
Kesenjangan program ini kian terlihat dari rasio peserta. Dari puluhan ribu UMKM yang terdampak, baru 800 pelaku usaha yang tersentuh pelatihan.
Mengajari digitalisasi dan pembukuan rapi kepada pedagang yang kasnya kosong karena kehilangan pembeli ibarat mengajari ikan berenang di kolam yang kering. UMKM tidak membutuhkan guru untuk menata keuangan yang tidak ada, mereka membutuhkan pasar yang hidup.
Data Pembanding: Efektivitas Belanja Offtaker vs Dana Hibah
Kritik terhadap model bantuan seremonial ini didukung oleh data empirik efisiensi penyerapan produk. Berdasarkan data ekosistem digital PaDi UMKM (Pasar Digital UMKM), hingga tahun 2025 platform ini telah berhasil mencatatkan nilai transaksi pengadaan BUMN dari UMKM sebesar Rp2,5 triliun dan membidik target agresif Rp8,8 triliun pada tahun 2026.
Angka-angka ini membuktikan satu hal: daya serap korporasi negara jauh lebih instan dan masif dalam menyuntikkan likuiditas ke kantong UMKM dibandingkan skema dana hibah bimbingan teknis.
Asosiasi UMKM seperti Akumindo juga terus menyuarakan pentingnya penegakan aturan 40% kewajiban belanja APBN/APBD dan BUMN untuk produk lokal. Jika instrumen regulasi ini benar-benar dipaksakan berjalan di wilayah bencana seperti Sumbar, dampaknya akan langsung terasa di lantai pasar.
Sebagai contoh konkret, dalam kegiatan Business Matching berkala yang digelar BUMN, platform pengadaan mampu mencatatkan transaksi riil hingga Rp12,3 miliar dalam sehari antara BUMN (buyer) dan UMKM (seller). Angka harian ini jauh lebih konkret menggerakkan produksi ketimbang membagikan Rp3 juta per orang tanpa kejelasan siapa yang akan membeli produknya.
Mainkan BUMN Sekitar Sumbar Sebagai Offtaker
Ketimbang menggelontorkan dana CSR untuk pelatihan yang kerap tidak sinkron dengan kebutuhan darurat, pemerintah sebenarnya memiliki instrumen pertahanan ekonomi yang jauh lebih kuat tanpa harus menguras APBN: menjadikan BUMN di sekitar Sumatera Barat sebagai pembeli siaga (offtaker).
Perusahaan negara seperti PT Semen Padang, Bank Nagari, serta BUMN sektor perkebunan dan logistik memiliki rantai pasok yang besar. Jika pemerintah menghentikan proyek pelatihan seremonial dan beralih menerbitkan regulasi yang memaksa BUMN menyerap produk, bahan baku, hingga kebutuhan logistik karyawan dari 38.000 UMKM lokal ini, likuiditas ekonomi Sumbar akan pulih secara organik.
Langkah konkret lewat skema B2B supply chain ini jauh lebih cepat mengeksekusi pemulihan dibanding menunggu proses birokrasi biasa yang sering kali lambat merespons manajemen krisis di lapangan.
Kekuatan Mandiri Jaringan Perantau
Kritik terhadap program ini juga diperkuat oleh bukti empirik sejarah lokal. Setiap kali ranah Minang dihantam krisis ekonomi atau bencana, pemulihan tercepat justru digerakkan oleh jaringan perantau Minang di seluruh Indonesia. Tanpa modal sepeser pun dari birokrasi pemerintah, ikatan emosional perantau yang langsung memesan (offtake) dan membeli produk dari kampung halaman terbukti menjadi injeksi dana segar yang paling efektif.
Ekosistem usaha di Sumatera Barat tidak membutuhkan formula teoritis penataan UMKM “naik kelas” di tengah situasi darurat. Pemerintah daerah dan pusat harus segera mengubah haluan kebijakan: geser fokus dari membagikan bantuan sosial berkedok modal, menjadi fasilitator pembuka jalur pasar. Karena bagi pengusaha Minang, begitu pasarnya dibuka dan pembelinya ada, mereka akan menemukan jalannya sendiri untuk bangkit dan berdaulat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.