Tegal, Jawa Tengah [DESA MERDEKA] – Membangun desa wisata ternyata tidak cukup hanya dengan modal Alokasi Dana Desa (ADD). Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, melontarkan kritik tajam terhadap fenomena “wisata musiman” yang hanya berjaya di masa jabatan kepala desa tertentu namun mangkrak di kemudian hari. Menurutnya, satu-satunya cara agar desa wisata tidak mati suri adalah dengan menarik keterlibatan pengusaha dan pihak ketiga.
“Pengembangan desa wisata tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Harus melibatkan pengusaha agar ada keberlanjutan. Jangan sampai hanya jaya di masa kades tertentu, tapi minim pengembangan ke depannya,” tegas Fikri saat membuka Bimbingan Teknis Pengelola Desa Wisata di Wisata Karangcengis, Desa Penusupan, Kabupaten Tegal, Senin (7/8/2023).
Vokasi Wisata: Belajar dari Model Jerman
Sudut pandang menarik yang ditawarkan Fikri adalah menyulap potensi desa menjadi industri usaha yang terintegrasi, mirip dengan sistem pendidikan vokasi di Jerman. Ia mendorong adanya kolaborasi nyata antara pengelola desa dengan praktisi dari PHRI, agen travel, Kadin, hingga Apindo.
Selama ini, banyak desa wisata yang dibangun tanpa evaluasi kelayakan usaha yang matang. Akibatnya, banyak lokasi wisata yang justru merusak alam atau menutup sumber air demi bangunan beton yang tak berumur panjang. Fikri menekankan pentingnya konsep ramah lingkungan yang didukung oleh 17 subsektor ekonomi kreatif sebagai fondasi utama manajemen wisata desa.
Fakta Pahit: Ribuan Desa Wisata Masih “Rintisan”
Data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengungkap realita yang cukup memprihatinkan. Dari sekitar 5.000 desa wisata di Indonesia, mayoritas atau sekitar 3.000 lokasi masih menyandang status rintisan dan berkembang.
“Persentase desa wisata yang sudah masuk kategori mandiri masih sangat kecil. Perlu kolaborasi lintas pihak agar desa-desa ini bisa naik kelas menjadi mandiri, bahkan menembus pasar internasional,” ujar Mulyanto, perwakilan dari Kemenparekraf.
Kondisi Kritis di Kabupaten Tegal
Kondisi di lapangan menunjukkan tantangan yang berat. Kabid Pariwisata Dinas Parpora Kabupaten Tegal, Joko, mengakui bahwa dari 17 desa wisata yang ada di wilayahnya, kini hanya tersisa 10 lokasi yang masih bertahan pasca-pandemi. Sisanya terpaksa tutup karena tidak mampu menanggung biaya operasional dan kehilangan kunjungan.
Melalui Bimtek yang menghadirkan pengusaha sebagai narasumber ini, diharapkan para pengelola desa wisata di Tegal tidak lagi sekadar menjadi “penunggu dana desa”, melainkan mulai berpikir layaknya pengusaha yang mampu membaca peluang pasar dan menciptakan ekosistem wisata yang mandiri secara finansial.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.