Menu

Mode Gelap
Siasat Desa Paenre Lompoe Merajut Prioritas di Tengah Badai Efisiensi APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa

KABAR PEMDA · 25 Jan 2026 00:04 WIB ·

Jadi Pajangan, 38 Ambulans Desa Situbondo Tak Kunjung Beroperasi


					(Dok. Media Jatim) 38 Ambulans diparkir di halaman belakang Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo. Perbesar

(Dok. Media Jatim) 38 Ambulans diparkir di halaman belakang Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Situondo, Jawa Timur [DESA MERDEKA] Puluhan unit ambulans baru yang seharusnya menjadi “penyelamat” nyawa warga di pelosok desa Kabupaten Situbondo kini justru berubah fungsi menjadi pajangan. Sebanyak 38 unit ambulans pengadaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo terpantau hanya terparkir di halaman belakang kantor pemkab, meski proses pengadaannya telah rampung sejak November 2025.

Mandeknya distribusi kendaraan medis ini memicu tanda tanya besar terkait efektivitas birokrasi daerah. Pasalnya, ambulans yang dibeli menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tersebut sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem transportasi kesehatan di tingkat desa.

Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, Muhammad Faisol, menyatakan kegeramannya terhadap ketidakjelasan skema penyaluran bantuan operasional ini. Ia menegaskan akan segera memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat untuk dimintai pertanggungjawaban.

“Komisi IV akan mengundang Dinas Kesehatan berkaitan dengan penyaluran ambulans tersebut. Hingga kini, belum ada jadwal atau skema pasti tentang kapan kendaraan ini diserahkan ke desa,” tegas Faisol kepada media, Rabu (21/1/2026).

Birokrasi Membisu di Tengah Urgensi
Ironisnya, saat masyarakat menanti fasilitas kesehatan tersebut, para pemangku kebijakan justru terkesan menutup diri. Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinkes Situbondo, Dwi Herman Susilo, tidak merespons upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan singkat maupun telepon sejak siang hari.

Kondisi serupa juga terjadi pada jajaran pimpinan daerah lainnya. Plh Sekretaris Daerah Situbondo, Prio Andoko, turut bungkam saat dimintai keterangan terkait alasan teknis maupun administratif yang menghambat distribusi puluhan mobil darurat tersebut.

Keterlambatan yang sudah memasuki bulan ketiga sejak rampungnya pengadaan ini dinilai merugikan masyarakat. Tanpa jadwal distribusi yang transparan, ambulans senilai miliaran rupiah tersebut terancam mengalami penurunan kondisi mesin akibat terlalu lama tidak digunakan, sementara warga desa tetap harus berjuang mencari transportasi medis secara mandiri.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 15 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Petaka Kotak Kuning di Ujung Antrean Tapal Batas

11 September 2026 - 12:36 WIB

Ibu-Ibu Dasawisma Dipaksa Jinakkan Bom Waktu Sampah Sumbar

3 September 2026 - 21:09 WIB

Dilema Songket di Marketplace, Ujian Berat Kepala DPMD Sumbar

3 September 2026 - 17:15 WIB

Infrastruktur Rapuh Jadi Batu Sandungan Terbesar UMKM Sumbar Naik Kelas

31 Agustus 2026 - 10:30 WIB

APBD Sumbar 2027 Kritis, Anggaran Nagari Terancam Dipangkas

28 Agustus 2026 - 09:24 WIB

Dapur Umum Lumpuh, Rendang Minang Jadi Penyelamat NTT

25 Agustus 2026 - 20:03 WIB

Trending di KABAR PEMDA