Menu

Mode Gelap
APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa

PEMERINTAHAN · 27 Agu 2024 00:15 WIB ·

Indeks Desa: Kartu Sehat Menuju Indonesia Emas 2045


					Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Prof. Dr. Luthfiah Nurlaela Perbesar

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Prof. Dr. Luthfiah Nurlaela

Muna Barat, Sulawesi Tenggara [DESA MERDEKA] Pemerintah resmi meluncurkan “rapor” khusus bagi pembangunan desa yang disebut Indeks Desa. Alat ukur ini berfungsi sebagai kompas strategis guna memastikan pembangunan di tingkat akar rumput lebih presisi, efektif, dan tepat sasaran. Kepala BPSDM Kemendesa PDTT, Prof. Luthfiah Nurlaela, menganalogikan instrumen ini sebagai “kartu sehat” yang mencerminkan kondisi riil setiap desa di Indonesia.

Indeks Desa tidak hanya berisi deretan angka, melainkan penilaian mendalam atas enam dimensi utama: layanan dasar, kondisi sosial, pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, aksesibilitas wilayah, hingga transparansi tata kelola pemerintahan desa. Dengan data ini, pemerintah dapat mendiagnosa “penyakit” atau kendala spesifik di sebuah desa agar intervensi yang diberikan lebih jitu.

Membangun Desa dengan Data Pintar
Kehadiran Indeks Desa membawa perubahan besar dalam manajemen anggaran pusat ke daerah. Alokasi dana kini didasarkan pada kebutuhan riil yang terekam dalam data, sehingga desa yang tertinggal di sektor tertentu mendapatkan bantuan yang lebih spesifik. Hal ini mempercepat pencapaian target SDGs Desa (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) secara terukur.

Selain itu, transparansi data mendorong masyarakat desa untuk lebih proaktif dalam pembangunan. Di sisi lain, pemerintah desa dituntut lebih akuntabel karena kinerja mereka kini terpantau jelas melalui indikator-indikator yang ada dalam sistem penilaian tersebut.

Pilar Penting Indonesia Emas 2045
Prof. Luthfiah menekankan bahwa Indeks Desa merupakan instrumen vital dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Pembangunan desa kini menjadi prioritas utama demi mewujudkan visi Indonesia Emas. Dengan indeks ini, kualitas hidup masyarakat di pelosok diharapkan meningkat signifikan, sekaligus mempersempit kesenjangan antara pembangunan di desa dan kota.

Dukungan terhadap sistem pembangunan berbasis data ini diharapkan menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih cerdas. Desa tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan subjek yang mandiri dengan arah kemajuan yang jelas dan terstandarisasi secara nasional.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 251 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Menakar Masa Depan Ekonomi Desa di Balik Sensus 2026

11 Juni 2026 - 14:46 WIB

Dana Desa Tahap I di Atambua Tembus 94 Persen

10 Juni 2026 - 15:33 WIB

Menteri LH Ditantang Tuntaskan Proyek PSEL Padang Raya

27 Mei 2026 - 08:15 WIB

Menbud Fadli Zon Dorong Pembangunan Museum Desa Masif

20 Mei 2026 - 17:38 WIB

Program TEKAD Sulap Potensi 1.110 Desa Demi Makan Gratis

19 Mei 2026 - 10:19 WIB

Target 59 Negara: Saatnya Produk Desa Sulsel Mendunia

15 Mei 2026 - 07:17 WIB

Trending di PEMERINTAHAN