Opini [DESA MERDEKA] – Selama ini, desa selalu menjadi “bintang” dalam pemberitaan nasional, namun ironisnya, warga lokal jarang menjadi sutradaranya. Pemberitaan tentang desa di Indonesia masih terjebak dalam dominasi kacamata urban yang cenderung melihat desa hanya sebagai objek pembangunan, titik kemiskinan, atau arena konflik. Fenomena ini menciptakan ketimpangan narasi yang serius di tingkat akar rumput.
Dominasi sudut pandang orang luar ini bukan sekadar masalah teknis jurnalistik, melainkan cerminan relasi kuasa yang timpang. Media arus utama yang berbasis di kota besar sering kali mendefinisikan apa yang “layak berita” tentang desa, sehingga suara asli warga lokal hanya berakhir sebagai kutipan pelengkap atau pemanis berita semata.
Tirani Kacamata Urban
Secara akademis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori hegemoni. Media kota bertindak sebagai agen yang menanamkan ideologi bahwa cara pandang urban adalah satu-satunya “akal sehat” dalam menilai desa. Akibatnya, isu-isu besar seperti Dana Desa atau pembangunan infrastruktur selalu dipotret dari perspektif administratif atau kebijakan pusat, bukan dari dampak nyata yang dirasakan batin warga desa.
Hal ini memicu apa yang disebut sebagai kesadaran semu (false consciousness). Warga desa perlahan mulai menerima cara pandang luar sebagai kebenaran tunggal untuk menarasikan kampung halaman mereka sendiri. Identitas desa akhirnya tidak dibentuk oleh warganya, melainkan oleh bingkai (frame) yang sudah disiapkan oleh industri media perkotaan.
Desa Bukan Sekadar Objek Konflik
Penelitian terhadap konflik agraria, seperti yang terjadi di Desa Wadas, menunjukkan bahwa media sering kali sudah memiliki “naskah” sebelum terjun ke lapangan. Meski bermaksud membela, media tetap menjebak warga dalam narasi “warga kecil melawan kekuasaan”. Sangat jarang ada pemberitaan yang benar-benar membiarkan warga desa berbicara tentang aspirasi, budaya, dan logika pembangunan menurut versi mereka sendiri.
Proses naturalisasi ini membuat suara dari luar terus diproduksi secara massal, sementara kedaulatan informasi warga desa semakin tergerus. Jika desa ingin benar-benar mandiri, maka kemandirian tersebut harus dimulai dari kemampuan warga lokal dalam mendefinisikan dan menceritakan realitas mereka sendiri tanpa intervensi kacamata urban yang bias.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.