Hanya 0,5% Desa Wisata Mandiri, Pemerintah Siapkan Roadmap Darurat

Jakarta [DESA MERDEKA] – Di balik keindahan alam nusantara, wajah desa wisata Indonesia ternyata masih menyimpan rapor merah. Data terbaru mencatat dari 6.189 desa wisata, hanya 0,5% yang berstatus mandiri. Sisanya, sebanyak 78,2% masih tertatih-tatih di level rintisan. Kondisi memprihatinkan ini memicu gerak cepat lintas kementerian untuk melakukan penyelamatan massal melalui kolaborasi strategis.

Kementerian Desa PDT dan Kementerian Pariwisata sepakat meluncurkan roadmap baru yang memangkas birokrasi rumit. Fokus utamanya adalah menyederhanakan konsep pengembangan agar bisa dieksekusi oleh desa dengan segala keterbatasan infrastruktur dan SDM.

“Konsepnya harus mudah dikerjakan. Kita buat panduan tertulis, visual, hingga Rencana Anggaran Biaya (RAB) agar perangkat desa tidak bingung. Kami yang carikan pembiayaannya,” tegas Wakil Menteri Desa PDT, Ahmad Riza Patria, usai bertemu Wamenpar Ni Luh Puspa di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Pariwisata Jadi Mesin Kedua Ekonomi Nasional
Wamendes menekankan bahwa Indonesia harus berhenti hanya bergantung pada sektor pangan. Pariwisata desa diposisikan sebagai “mesin kedua” pembangunan bangsa. Keindahan alam di seluruh provinsi adalah modal mentah yang selama ini belum terpoles secara manajerial dan ekonomi.

Strategi yang akan dijalankan bukan lagi sekadar memberi bantuan dana, melainkan penguatan ekosistem. Ini melibatkan:

Sinergi Pendamping Desa & Pokdarwis: Menguatkan kelembagaan di akar rumput.
Kemitraan Swasta: Menggandeng korporasi berpengalaman untuk transfer ilmu bisnis.
Digitalisasi Masif: Memanfaatkan media sosial sebagai ujung tombak pemasaran internasional.

Membangun Ekosistem, Bukan Sekadar Objek Foto
Wamenpar Ni Luh Puspa menyoroti bahwa masalah desa wisata bukan hanya soal pemandangan, tapi rantai nilai di dalamnya. Selama ini, banyak desa wisata gagal berkembang karena mengabaikan pelaku UMKM dan fasilitas pendukung seperti homestay.

“Tahun ini roadmap kita targetkan pengembangan yang lebih terarah. Kita tidak hanya bicara objek wisata, tapi bagaimana infrastruktur dan pelaku UMKM-nya bisa mandiri,” ungkap Ni Luh Puspa.

Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu mengubah status ribuan desa “rintisan” menjadi desa “mandiri”. Targetnya, desa wisata tidak lagi hanya menjadi pelengkap statistik, tetapi menjadi motor ekspor jasa dan ekonomi tematik yang nyata bagi masyarakat lokal.