Pekanbaru [DESA MERDEKA] – Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid memberikan kepastian bahwa alokasi dana desa (DD) di Provinsi Riau tidak akan mengalami pemotongan, meskipun saat ini pemerintah provinsi tengah menghadapi defisit anggaran. Penegasan ini disampaikan mengingat peran vital dana desa dalam menstimulasi perekonomian di tingkat desa.
“Walaupun saat ini kita menghadapi defisit, saya memastikan tidak akan ada pemotongan dana desa. Saya memahami betul bahwa dana desa merupakan salah satu instrumen penting untuk menggerakkan roda ekonomi di desa-desa serta membantu memberikan honor kepada para guru mengaji,” ujar Gubernur Abdul Wahid di Pekanbaru, [Tanggal Jika Ada].
Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa program dana desa memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung berbagai kegiatan di tingkat desa. Hal ini termasuk pemberian honorarium kepada para guru mengaji yang dinilai memiliki peran sentral dalam memberikan pendidikan agama kepada generasi muda. “Saya ingin agar para guru mengaji tetap menerima honor, karena ini merupakan salah satu program prioritas kami. Kami menyadari betapa pentingnya pemahaman agama yang mendalam bagi anak-anak,” tegasnya.
Selain itu, Abdul Wahid juga memberikan jaminan bahwa program pemberdayaan ibu-ibu PKK akan tetap berjalan melalui pemanfaatan dana desa. Menurutnya, program ini memainkan peran krusial dalam upaya penanganan stunting dan mendukung operasional Posyandu di berbagai desa, sehingga pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak dapat terus berjalan secara optimal.
“Melalui dana desa, kami ingin memastikan kegiatan ibu-ibu PKK tetap terlaksana. Tanpa kegiatan yang berjalan, bagaimana kita dapat secara efektif mengatasi permasalahan stunting? Anak-anak di Posyandu tentu memerlukan dukungan anggaran yang dialokasikan dari provinsi ke desa-desa,” ungkapnya.
Gubernur Abdul Wahid menambahkan bahwa kebijakan keuangan daerah ke depan akan difokuskan pada program-program prioritas yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Program-program tersebut meliputi sektor pendidikan, percepatan perbaikan jalan rusak, serta upaya pemulihan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
“Intinya, kami tidak akan melakukan pemotongan anggaran untuk dana desa, sektor pendidikan, dan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak. Ketiga aspek ini sangat penting untuk menjaga perputaran ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inilah tantangan utama yang harus kami selesaikan di tahun 2025. Jika terdapat permasalahan anggaran lainnya, akan kita alokasikan pada anggaran tahun berikutnya,” pungkas Gubernur Abdul Wahid.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.