Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengirim pesan keras kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD): Berhenti bekerja dengan data “kira-kira”. Dalam pembangunan modern, akurasi data bukan sekadar urusan administrasi, melainkan “mata uang” utama untuk mengamankan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.
Penegasan ini disampaikan Mahyeldi saat membuka Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Bappeda Sumbar, Kamis (30/1/2025). Menurutnya, perencanaan pembangunan yang meleset sering kali berakar pada data yang usang dan tidak disiplinnya OPD dalam memperbarui informasi di lapangan.
Disiplin Data Ala Negara Maju
Mahyeldi membandingkan ketertiban sistem di negara maju yang sangat berbasis data. Baginya, jika data yang disajikan tidak sinkron dengan realita, maka kebijakan yang lahir akan cacat sejak dalam pikiran.
“Kita sering menghadapi kendala karena kurang disiplin. Jika data jalan atau infrastruktur tidak diperbarui secara berkala, bagaimana kita bisa menghitung kebutuhan anggaran secara tepat?” tanya Mahyeldi retoris. Ia menuntut para pejabat tidak hanya sekadar duduk di belakang meja, tetapi memastikan validitas data sebelum dibawa berkoordinasi ke kementerian di Jakarta.
APBD Sumbar Masih “Napas” Pusat
Ketergantungan pada pusat menjadi alasan kuat mengapa akurasi data tidak bisa ditawar. Kepala BPKAD Sumbar, Rosail Akhyari Pardomuan, memaparkan fakta menarik: dalam lima tahun terakhir, porsi pendapatan transfer pusat mendominasi hingga 54,68% dari total pendapatan daerah. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru menyumbang sekitar 44,38%.
Artinya, “napas” pembangunan Sumbar sangat bergantung pada seberapa lihai daerah meyakinkan pusat melalui angka-angka yang valid. Data yang akurat sangat menentukan besaran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Indikator kinerja pajak daerah serta realisasi penerimaan pajak menjadi variabel krusial yang harus dilaporkan secara tepat waktu dan presisi.
Kolaborasi Lintas Instansi
Mahyeldi juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mempercepat rilis data agar bisa segera diadopsi dalam penyusunan anggaran. Sinergi antara Pemprov, Kemenkeu, BPS, hingga Bea Cukai diharapkan mampu menutup celah kebocoran alokasi dana akibat data yang tidak sinkron.
Ke depan, validitas data akan menjadi rapor utama kinerja OPD. Tanpa data yang kuat, Sumatera Barat berisiko kehilangan potensi anggaran triliunan rupiah yang seharusnya bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.