Jakarta [DESA MERDEKA] – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menekankan bahwa pengentasan kemiskinan harus lebih intensif. Kemiskinan berdampak pada turunnya kualitas hidup warga dan meningkatkan beban sosial ekonomi masyarakat desa.
Oleh karena itu, pemanfaatan data tunggal terkait kemiskinan sangat penting. Data ini dapat membantu mengidentifikasi dan menargetkan bantuan secara tepat kepada masyarakat desa yang membutuhkan.
“Saya harap kerja sama ini bisa memadukan data kami, khususnya dalam pengentasan angka kemiskinan di tingkat desa. Saya siap membantu menyediakan data konkret tersebut,” jelas mantan Wakil Ketua MPR RI ini saat menerima audiensi Menteri Sosial Saifullah Yusuf di ruang kerjanya, Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).

Mendes Yandri juga menjelaskan bahwa melalui dana desa, pihaknya berupaya mengentaskan kemiskinan dengan bantuan langsung tunai (BLT). BLT ini dinilai dapat membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya.
Menurut Mendes Yandri, pengalokasian dana desa untuk BLT juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi beban ekonomi keluarga miskin di berbagai wilayah desa.
Dalam praktiknya, BLT diberikan kepada keluarga miskin ekstrem yang berdomisili di desa. Prioritas penyaluran BLT diberikan kepada lansia miskin dan penyandang disabilitas.
“Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi lima belas persen untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan,” ungkap mantan Anggota DPR RI itu.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi, angka kemiskinan Indonesia hanya turun sebesar 2,2 persen.
Mensos menyatakan bahwa Presiden Prabowo tak ingin mengulang kenyataan yang sama dalam masa pemerintahannya. Pengentasan kemiskinan diakui menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Mensos, upaya percepatan dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis serta pemberdayaan masyarakat seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
“Dalam 10 tahun terakhir, kemiskinan di Indonesia hanya turun dari 11,25% di 2014 menjadi 9,36% di 2023,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.
“Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan kurang dari 5% pada tahun 2029, setara dengan penurunan 4 digit dalam kurun waktu lima tahun. Target kemiskinan ekstrem adalah 0% pada tahun 2026,” pungkas mantan Wakil Gubernur Jawa Timur ini.
Hadir mendampingi Mendes Yandri dalam audiensi tersebut adalah Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Dirjen PPDT Samsul Widodo, Kepala BPI Mulyadin Malik, Staff Ahli Menteri Bito Wikantosa, Staff Ahli Menteri Sugito, Staff Ahli Menteri Ansar Husein, Staff Khusus Menteri M. Afif Zamroni, Staff Khusus Menteri Khoirul Huda, dan Staff Khusus Menteri Fahad At-Tamimi.
Team Redaksi Untuk Kiriman Rilis Berita
Email : mydesamerdeka@gmail.com


















Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.