Gaji Aparat Desa Bone Bolango Tiga Bulan Cair Sebelum Lebaran

Perbesar

Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bone Bolango, Nixon Adolong, saat diwawancarai terkait pembayaran gaji aparat desa, Jumat (14/3/2025).

Tiga Bulan Tertunda, Gaji Kepala dan Aparat Desa Bone Bolango Dipastikan Cair Pekan Depan

Bone Bolango, Gorontalo [DESA MERDEKA] – Kabar baik datang bagi seluruh kepala desa dan aparat desa di Kabupaten Bone Bolango. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Nixon Adolong, memastikan bahwa pembayaran gaji mereka yang sempat tertunda selama tiga bulan akan segera dilakukan pada pekan depan, sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Penegasan ini disampaikan Nixon Adolong saat diwawancarai di ruang kerjanya pada Jumat, 14 Maret 2025. Pembayaran gaji yang tertunda sejak awal tahun tersebut menjadi prioritas mengingat pentingnya kehadiran dana tersebut menjelang hari raya.

“Insya Allah, minggu depan, sebelum Lebaran, gaji seluruh aparat desa akan dibayarkan,” tegas Nixon Adolong, memberikan kepastian kepada seluruh perangkat nagari.

Perubahan Prosedur dan Efisiensi Anggaran Penyebab Keterlambatan
Nixon menjelaskan, keterlambatan pembayaran gaji selama tiga bulan ini bukan disebabkan oleh masalah ketersediaan dana, melainkan adanya perubahan prosedur penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Alokasi Dana Desa (ADD).

Perubahan prosedur ini mengharuskan Ranperbup ADD menjalani proses harmonisasi administrasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Gorontalo. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana Ranperbup dapat langsung disahkan oleh Bupati.

“Prosedur pembuatan Perbup kini melalui harmonisasi administrasi di Kanwil Kemenkumham Gorontalo, tidak seperti tahun sebelumnya yang langsung ke bupati,” jelasnya.

Selain itu, upaya efisiensi anggaran daerah juga turut memengaruhi dan menyebabkan perubahan signifikan dalam rincian ADD, yang secara tidak langsung berdampak pada proses pencairan gaji aparat desa. Proses harmonisasi melalui Kanwil Kemenkumham merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan prosedur ini, diharapkan peraturan daerah yang dihasilkan lebih berkualitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun demikian, Nixon Adolong memastikan bahwa proses fasilitasi dan administrasi terkait Ranperbup ADD saat ini sedang berjalan menuju tahap akhir. Dengan selesainya proses ini, dana Alokasi Dana Desa (ADD) dapat segera dicairkan, termasuk komponen gaji kepala desa, sekretaris desa, dan seluruh aparat desa lainnya yang menjadi hak mereka.

Pencairan gaji yang merangkap tiga bulan sekaligus ini diharapkan dapat memberikan kelegaan finansial yang signifikan bagi aparat desa di Bone Bolango, memungkinkan mereka mempersiapkan segala kebutuhan dan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 H dengan lebih tenang dan layak. Komitmen percepatan pembayaran ini menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan publik.