Jakarta [DESA MERDEKA] – Diskusi publik yang diselenggarakan Universitas Paramadina bekerja sama dengan Institut Harkat Negeri menyoroti enam bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan analisis tajam. Diskusi bertema “Enam Bulan Pemerintahan Prabowo: The Extraordinary, The Good, The Bad, and The Ugly” ini digelar di Universitas Paramadina Kampus Kuningan, Trinity Tower Lt. 45, Jakarta, pada Kamis (17/04/2025).
Alih-alih euforia awal, diskusi ini diwarnai kritik mendalam terhadap potensi kembalinya pola lama, ancaman oligarki, stagnasi pemberantasan korupsi, serta tantangan serius terhadap kebebasan pers dan kondisi ekonomi nasional.
Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza Idris, membuka diskusi dengan menekankan pentingnya menguji kemampuan pemerintahan baru dalam mengatasi warisan kebijakan sebelumnya dan mewujudkan perubahan substansial.
Sorotan tajam kemudian dilontarkan oleh Sudirman Said, Ketua Institut Harkat Negeri, yang menganalisis kepemimpinan nasional melalui Power Distance Index (PDI). Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa tingginya indeks PDI di Indonesia berpotensi melanggengkan pola komunikasi top-down, minim dialog, dan pengambilan keputusan sepihak oleh elit. “Semakin tinggi indeks PDI, semakin sulit masyarakat mendapatkan akses partisipasi dalam proses kebijakan,” tegasnya.
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, mengkritik keras penegakan hukum, menyebut korupsi sebagai “extraordinary crime” yang merambah hampir seluruh lembaga negara. Ia menyoroti kasus “Pagar Laut” sebagai contoh lemahnya komitmen penegakan hukum terhadap oligarki. “Dalam kasus pagar laut, terjadi pemalsuan ratusan sertifikat tanah. Mustahil itu terjadi tanpa pejabat tinggi yang mengotorisasi. Tapi hanya satu lurah yang dijadikan tersangka dari 16 kelurahan,” ungkapnya.
Direktur Tempo Media Group, Budi Setyarso, menyoroti tantangan terhadap kebebasan pers, mengingatkan bahwa setiap penguasa cenderung tidak nyaman dengan pers yang bebas dan jujur. Ia juga menyinggung merapatnya PDIP ke lingkaran kekuasaan dan penggunaan platform negara untuk membungkam kritik.
Dari segi ekonomi, Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina, memaparkan tekanan berat yang dihadapi perekonomian Indonesia, menyoroti penurunan pertumbuhan fiskal dan pelemahan nilai tukar rupiah. Ia juga menyoroti deindustrialisasi dini dan economic financialization yang membuat struktur ekonomi rapuh.
Diskusi publik ini menjadi refleksi kritis atas arah pemerintahan Prabowo Subianto. Pertanyaan besar yang muncul adalah, mampukah pemerintahan ini mengatasi tantangan dominasi elit, memberantas korupsi, menjamin kebebasan pers, dan menstabilkan ekonomi?
Penggiat Desa. Lakukan yang Perlu saja (Prioritas).
Kita Gak perlu memenangkan semua Pertempuran.
Tinggal di Padang Pariaman, Sumatera Barat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.