Opini [DESA MERDEKA] – Data Sustainable Development Goals (SDGs) Desa yang diharapkan menjadi fondasi akurat bagi perencanaan pembangunan, kini justru sulit dijadikan rujukan oleh pemerintah desa akibat kendala teknis pada sistem dasbor.
Meskipun anggaran pemutakhiran terus dialokasikan sejak 2021 hingga 2023, para Kepala Desa (Kades) dan Sekretaris Desa (Sekdes) mengeluhkan sistem yang sering bermasalah. Saat desa hendak memperbaiki data, sering kali muncul halaman kosong. Misalnya, ketika mencoba memperbarui data individu yang meninggal; setelah memasukkan NIK dan nama, proses klik “edit” atau “lihat” justru tidak menampilkan data apa pun.
Kondisi ini menyebabkan output pendataan sulit dibaca dan dipresentasikan dalam Musyawarah Desa (Musdes). Alhasil, banyak kegiatan pemutakhiran tak terlaksana dan anggarannya terpaksa dialihkan. Berdasarkan aspirasi dari tingkat bawah, setidaknya ada empat harapan utama agar sistem SDGs Desa benar-benar fungsional:
1. Tampilan Dasbor yang Lebih Familier
Desa membutuhkan tampilan telusur data yang lebih sederhana, seperti pola folder dropdown (menu tarik-turun). Pencarian akan lebih cepat jika data dikelompokkan secara hierarkis: mulai dari tingkat RW, RT, Kepala Keluarga (KK), hingga individu. Model input NIK atau KK satu per satu seperti sekarang dinilai kurang efektif untuk memantau perubahan data kematian atau perpindahan penduduk.
2. Penyediaan Tabel Rekapitulasi
Sistem diharapkan mampu menyajikan tabel rekapitulasi otomatis. Desa membutuhkan data instan mengenai jumlah penduduk berdasarkan profesi, status pelajar, warga dengan penghasilan di bawah UMR, jenis kelamin, agama, kepesertaan BPJS, hingga kepemilikan ternak. Tanpa rekapitulasi ini, data mentah sulit diolah menjadi kebijakan.
3. Penelusuran Variabel Capaian (Transparansi Skor)
Pemerintah desa berharap skor capaian SDGs dapat ditelusuri hingga ke tingkat keluarga atau individu. Sebagai contoh, jika skor menunjukkan angka kelaparan atau kemiskinan tertentu, desa harus bisa melihat siapa saja individu yang masuk dalam kategori tersebut. Data ini krusial untuk verifikasi akurasi serta ketepatan intervensi program, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
4. Fitur Unduh File Excel
Terakhir, harus tersedia menu unduh file dalam format Excel, baik secara keseluruhan maupun per petugas pendata. Dokumen ini penting sebagai arsip tahunan desa, bahan laporan, materi Musdes, serta rujukan utama dalam menyusun kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sejatinya, semangat pendataan SDGs Desa membara pada 2021 di bawah kebijakan Kementerian Desa PDTT dan pendampingan TPP. Namun, jika keinginan desa untuk memiliki data mandiri yang selalu terbarui terus terbentur masalah teknis, maka cita-cita membangun desa berbasis data akan sulit terwujud. Perbaikan sistem bukan lagi pilihan, melainkan keharusan agar niat baik pemerintah desa tidak sia-sia.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.