Nias Selatan, Sumatera Utara [DESA MERDEKA] – Proses pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Umbu Idanotae di Aula Kantor Camat Idanotae berakhir ricuh. Camat Idanotae, Fatizaro Tafonao, terpaksa menunda tugas negaranya setelah dihalangi dan diancam oleh sekelompok orang yang mengamuk di tengah acara, Jumat (28/4/2023).
Kericuhan dipicu oleh penolakan sekelompok orang terhadap Surat Keputusan (SK) Bupati Nias Selatan mengenai Pemberhentian Antar Waktu (PAW). Camat Fatizaro mengaku keselamatannya terancam saat hendak menjalankan perintah Bupati untuk melantik Sozanolo Tafonao sebagai anggota BPD yang baru.
Keamanan Terancam di Ruang Pelantikan
Detik-detik pelantikan berubah tegang ketika sekumpulan orang merangsek masuk dan mendekati Camat. Salah satu di antaranya memprotes dengan nada keras, menuntut agar prosesi dihentikan. Situasi yang tidak kondusif membuat Camat Fatizaro mengambil keputusan pahit demi menghindari kekerasan fisik.
“Saya nyatakan saya tidak aman melantik ini karena saya diancam. Karena Bapak Ibu bersikeras menghalangi saya, maka demi keamanan, saya tunda,” keluh Fatizaro di hadapan massa. Meskipun ia sempat memohon agar diberikan jalan untuk melaksanakan tugas dinas, massa tetap bersikap keras menghalangi jalannya pelantikan.
Akar Masalah: Rangkap Jabatan Perangkat Desa
Polemik ini bermula dari keputusan Bupati Nias Selatan yang memberhentikan Idaman Bawamenewi dari keanggotaan BPD Umbu Idanotae. Pemberhentian tersebut dilakukan karena Idaman diketahui merangkap jabatan sebagai Perangkat Desa, sebuah tindakan yang dilarang dalam regulasi pemerintahan desa.
Proses PAW sebenarnya sudah menempuh jalur resmi; diusulkan oleh anggota BPD kepada Kepala Desa, lalu diteruskan kepada Bupati sesuai aturan yang berlaku. Namun, implementasi administrasi ini nyatanya harus berhadapan dengan benturan di lapangan, mencerminkan masih tingginya tensi politik lokal di tingkat desa Idanotae.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.