Opini [DESA MERDEKA] – Pernyataan Direktur RSUD Muna Barat pasca-insiden keluarga pasien yang mengamuk di IGD bukan hanya gagal meredam kritik publik—tetapi justru menjadi cermin buram betapa rapuhnya sistem layanan kesehatan kita. Alih-alih bersikap empatik dan solutif, sang direktur tampil normatif, seolah bersembunyi di balik jargon prosedural, padahal yang dipertaruhkan adalah nyawa manusia.
Pertama, pengakuan bahwa dokter bedah tidak ada dan fasilitas CT Scan belum tersedia adalah penelanjangan telanjang atas kegagalan rumah sakit menjalankan fungsi dasarnya. Ini bukan sekadar kendala teknis. Ini adalah cermin dari buruknya tata kelola kesehatan di daerah. RSUD yang menyandang status “umum daerah” seharusnya memiliki sistem jaga 24 jam untuk spesialis bedah dan kelengkapan peralatan dasar, terutama untuk kasus trauma yang memerlukan tindakan segera. Ketidakhadiran dokter bukan sekadar ketiadaan fisik, melainkan absennya perencanaan.
Kedua, alasan sistem rujukan online yang baru terkoneksi di siang hari menunjukkan absurditas dalam birokrasi kesehatan. Bagaimana mungkin keselamatan pasien harus menunggu sistem digital aktif? Ini adalah degradasi prinsip pelayanan darurat. Sistem digital seharusnya mempercepat layanan, bukan malah menjadi tembok penghalang. Dalam kasus gawat darurat, sistem seharusnya menyesuaikan dengan kebutuhan nyawa manusia—bukan sebaliknya.
Ketiga, dalih bahwa ambulans “ada tapi diparkir di garasi” menyingkap kelalaian manajemen operasional yang fatal. Ambulans seharusnya standby di titik krusial IGD, dengan sopir bergilir dan kunci cadangan yang bisa diakses setiap saat. Fakta bahwa kunci dibawa sopir yang sedang keluar menggambarkan betapa sistem shift tidak berjalan, SOP diabaikan, dan kesiapsiagaan darurat diletakkan di tangan keberuntungan. Ini bukan sekadar kesalahan teknis, tapi cermin bahwa sistem kita tidak disiapkan untuk krisis.
Keempat, kemarahan keluarga pasien adalah akumulasi dari ketidakadilan pelayanan. Warga biasa tidak akan berteriak dan mengamuk jika mereka merasa dilayani dengan hormat, dijelaskan secara manusiawi, dan dibantu secara cepat. Reaksi keras muncul karena rasa frustrasi yang menumpuk—karena sistem tidak hadir di saat yang paling dibutuhkan.
Yang paling ironis adalah respons defensif dari Direktur RSUD. Di saat publik menanti tanggung jawab dan itikad untuk berbenah, yang muncul adalah klarifikasi yang miskin empati dan gagal membangun kepercayaan.
Pernyataan Direktur RSUD Mubar tidak hanya memperburuk persepsi publik, tetapi membuka luka lama tentang buruknya sistem layanan kesehatan di daerah. Ini bukan lagi soal teknis—ini soal prinsip: tentang nyawa manusia, tanggung jawab publik, dan kredibilitas pemerintah. Klarifikasi tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah audit menyeluruh, reformasi layanan kesehatan, dan langkah tegas atas kelalaian. Jika tidak, rasa frustrasi masyarakat akan terus tumbuh—dan ketidakpercayaan pada negara akan makin dalam.
oleh : LM JUNAIM ( Pemerhati Kebijakan Publik Muna Barat)
Jurnalis Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.