Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Di era digital saat teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) berkembang pesat, dunia pendidikan global dihadapkan pada perubahan yang sangat masif. AI kini mampu menyajikan data, menjawab pertanyaan rumit, bahkan menyusun materi pembelajaran dalam hitungan detik. Namun bagi para pendidik di akar rumput, secanggih apa pun teknologi yang lahir, ia tidak akan pernah bisa menggantikan sentuhan kemanusiaan dan empati seorang guru.
Di atas segala tuntutan modernisasi dan peningkatan kompetensi tersebut, ada satu kebutuhan paling mendasar yang kini paling lantang disuarakan oleh para pendidik: rasa aman dan kepastian perlindungan hukum saat mereka menjalankan tugas mulia di ruang kelas.
Jeritan Hati Guru dari Akar Rumput
Aspirasi yang mendalam ini mengemuka secara kuat dalam forum Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) I PGRI Sumatra Barat yang digelar di Hotel Truntum Padang, Jumat (4/9/2026) malam. Di hadapan ratusan guru yang kompak mengenakan seragam batik kebanggaan organisasi, Ketua Umum PB PGRI, Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd., menyampaikan pidato emosional yang mewakili suara hati para pendidik di lapangan.
Unifah menegaskan bahwa investasi terbaik dalam pendidikan bukanlah sekadar membeli perangkat teknologi, melainkan menjaga martabat dan keamanan para gurunya. Menurutnya, kemajuan teknologi mutakhir termasuk AI tidak akan memberikan dampak nyata tanpa adanya fondasi karakter yang kuat dari sistem pendidikan.
Gubernur Janjikan Jaminan Keamanan
Suara lantang dari bawah ini mendapat respons langsung dan positif dari Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang hadir dalam acara tersebut sekaligus untuk mengukuhkan Harneli Mahyeldi sebagai Ibunda Guru PGRI Sumbar masa bakti 2024-2029, sepakat bahwa masa depan bangsa berada di tangan guru. Oleh sebab itu, fungsi proteksi terhadap profesi pendidik harus menjadi perhatian bersama.
Mahyeldi menekankan bahwa perhatian terhadap guru adalah agenda pembangunan nasional yang tidak boleh ditawar-tawar. Kualitas pendidikan nasional sangat bergantung pada bagaimana negara dan masyarakat memperkuat posisi guru, baik secara ekonomi, kompetensi, maupun payung hukum.
Konkerprov I PGRI Sumbar yang berlangsung dari tanggal 4 hingga 6 September 2026 ini pada akhirnya bukan sekadar menjadi agenda rutin organisasi di atas kertas. Forum ini telah bertransformasi menjadi ruang konsolidasi akbar bagi para guru di Sumatra Barat untuk menegaskan satu hal penting: di tengah derasnya arus modernisasi zaman, hak dasar mereka untuk mengajar dengan tenang dan aman adalah harga mati yang harus dipenuhi.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.