Pernyataan Bupati Muna Barat La Ode Darwin yang dimuat oleh salah satu media pada 7 Juni 2025 menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat. Dalam pernyataannya, Darwin menyoroti kondisi keuangan daerah yang disebutnya memprihatinkan dan berpotensi mengalami krisis. Ia mengaitkan masalah itu dengan kebijakan pejabat sebelumnya, bahkan secara tegas mengatakan bahwa “yang merusak Muna Barat ini adalah pejabat yang tidak bertanggung jawab, itu terbukti di masa transisi 2022 hingga 2025.”
Narasi seperti ini bukan saja menyesatkan secara politik, tetapi juga berbahaya dalam konteks pemerintahan yang sehat. Sebab, pernyataan seorang kepala daerah bukan sekadar opini pribadi, tetapi pesan resmi yang memengaruhi cara publik melihat masa lalu, menilai hari ini, dan berharap pada masa depan. Ketika narasi yang dibangun justru menebar tudingan dan keluhan, maka bisa dipastikan bahwa arah kepemimpinan tengah kehilangan pijakan.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kepala daerah mana pun pasti akan menghadapi tantangan—baik dari warisan kebijakan masa lalu, maupun dari dinamika hari ini yang terus berubah. Namun, seorang pemimpin yang sejati justru diukur dari sejauh mana ia mampu mengubah masalah menjadi momentum untuk berbenah. Bukan dengan menyalahkan, apalagi sebelum menunjukkan apa yang sudah ia kerjakan.
Pernyataan Darwin yang menuding para pejabat periode 2022–2024 sebagai penyebab “kerusakan” di Muna Barat terkesan gegabah dan emosional. Bila benar terdapat beban utang atau kebijakan yang berpotensi merugikan daerah, maka sebagai bupati ia memiliki kewenangan penuh untuk membuka datanya, memeriksa, bahkan mengusut secara hukum. Namun, hingga kini tidak ada transparansi data yang bisa diakses publik. Tidak ada audit independen, tidak ada laporan resmi ke aparat hukum, bahkan tidak ada dokumen APBD atau APBD-P yang dijelaskan secara terbuka terkait “kerusakan” tersebut.
Justru yang tampak di permukaan adalah kecenderungan melempar tanggung jawab, sebelum kinerja pemerintahan saat ini diuji oleh waktu dan fakta.
Penting untuk dipahami bahwa masyarakat Muna Barat bukan masyarakat yang apatis. Mereka menyaksikan sendiri proses politik yang melahirkan Bupati Darwin. Mereka menyimak janji-janji kampanye, mendengar visi perubahan, dan berharap akan adanya pemimpin yang membawa terobosan. Namun sayangnya, sebelum genap enam bulan menjabat, yang terdengar justru keluhan demi keluhan tentang masa lalu.
Jika memang para pejabat sebelumnya telah meninggalkan utang atau kebijakan merugikan, bukankah menjadi tanggung jawab kepala daerah untuk menyelesaikannya dengan baik, bukan menyampaikannya sebagai beban secara emosional di media massa? Rakyat tidak pernah memilih pemimpin untuk menjadi “pengeluh publik”. Rakyat memilih karena ingin ada penyelesaian, perbaikan, dan perubahan nyata.
Lagipula, ketika seseorang memutuskan maju dalam Pilkada dan akhirnya menang, maka secara otomatis ia menerima seluruh beban pemerintahan—baik warisan yang sehat maupun yang bermasalah. Itu adalah bagian dari konsekuensi politik yang tidak bisa ditolak. Maka keliru besar jika jabatan digunakan hanya untuk meratapi masa lalu.
Bupati Darwin menyebut bahwa yang merusak Muna Barat adalah pejabat yang tidak bertanggung jawab. Pernyataan ini bisa dimaknai sebagai tudingan politik kepada pejabat Pj Bupati maupun kepala OPD terdahulu. Tapi pertanyaannya, di mana bukti dan indikator yang objektif bahwa kerusakan itu terjadi karena mereka?
Jika narasi seperti ini dibiarkan berkembang tanpa klarifikasi data, maka publik akan menilai bahwa Darwin sedang membangun “musuh imajiner” untuk menyembunyikan minimnya capaian. Ini pola yang sering terjadi dalam politik lokal: menyalahkan pendahulu demi menghindari tuntutan atas janji sendiri.
Padahal, rakyat bisa menilai. Di tengah stagnasi pelayanan publik, belum jelasnya arah pembangunan infrastruktur, dan tertundanya beberapa program strategis Seperti janji 44 program prioritas 100 hari kerja.
Seorang pemimpin tidak dinilai dari seberapa pandainya ia berbicara di media, tetapi dari seberapa konkret langkah yang ia ambil untuk menyelesaikan masalah. Darwin punya kesempatan besar membuktikan bahwa ia berbeda dari mereka yang ia kritik. Tapi kesempatan itu justru ia isi dengan narasi saling menyalahkan.
Kepemimpinan yang baik adalah yang mampu menjelaskan masalah tanpa melemparkan kesalahan, membangun kepercayaan tanpa menjatuhkan pihak lain, dan menciptakan solusi tanpa menjadi korban dari masa lalu. Kepemimpinan bukan soal siapa yang paling bersih, tapi siapa yang paling siap memikul tanggung jawab.
Daripada terus sibuk menengok ke belakang dan mencari-cari siapa yang salah, lebih baik Bupati Darwin mulai fokus pada masa depan. Masyarakat tidak butuh pemimpin yang rajin mengeluh. Masyarakat butuh arah, kerja, dan hasil. Bukankah ia pernah berkata akan menata birokrasi dan memangkas kebocoran anggaran? Maka tunjukkan itu. Tunjukkan di mana kebocoran itu, siapa yang terlibat, dan bagaimana langkah-langkah penghematannya.
Jika memang ada kebijakan yang merugikan, koreksi saja dengan cara konstitusional. Jangan hanya berhenti di meja jumpa pers. Karena jika hari ini seorang bupati terlalu banyak membahas masa lalu, maka publik akan berasumsi: jangan-jangan hari esok tidak memiliki rencana.
Dan jika hari esok tak punya rencana, maka sekuat apa pun retorika hari ini, Muna Barat akan tetap berjalan di tempat. Bahkan bisa saja makin terperosok ke dalam krisis kepercayaan yang lebih dalam.
Pemerintahan bukan tempat bersembunyi, tapi tempat untuk diuji. Jabatan bukan alat pembenaran, tapi panggung pelayanan. Bupati Darwin bisa memilih menjadi pemimpin yang dicatat sejarah karena kerja dan keberanian menyelesaikan masalah, atau dikenang sebagai pemimpin yang pandai menyusun alasan atas kegagalannya sendiri.
Rakyat Muna Barat tidak menunggu siapa yang paling lihai bicara. Mereka menunggu siapa yang paling sigap bekerja***
Oleh : LM JUNAIM
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.