Jakarta [DESA MERDEKA]- Kebijakan Pemerintah yang menetapkan Dana Desa sebagai jaminan bagi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) apabila gagal membayar kredit kepada bank-bank milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menuai sorotan tajam. Kebijakan ini dinilai berisiko tinggi terhadap alokasi transfer dana ke daerah dan masa depan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Pandangan ini disampaikan oleh Iwan Sulaiman Soelasno, pegiat desa sekaligus pendiri desapedia.id, dalam rilisnya pada Selasa (23/7/2025) lalu. Menurut Ketua Bidang Pemberdayaan Desa Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI ini, pemerintah, melalui kementerian dan lembaga terkait desa, harus segera memperkuat sumber-sumber alternatif untuk penyertaan modal bagi BUMDes.
“Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes sudah jelas mengatur kerja sama BUMDes dan BUMDes Bersama dengan pihak ketiga, termasuk kerja sama penyertaan modal dari pihak ketiga. Sayangnya, realisasi kerja sama ini masih minim dilakukan BUMDes,” tegas Iwan. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk segera memfasilitasi penguatan alternatif penyertaan modal demi keberlanjutan bisnis BUMDes.
Iwan khawatir, dengan dijadikan Dana Desa sebagai jaminan jika terjadi gagal bayar kredit ke bank-bank Himbara, hal ini berpotensi mengurangi penyertaan modal Dana Desa kepada BUMDes di tahun-tahun mendatang.
“Pemerintah harus membuktikan ucapannya bahwa keberadaan Koperasi Desa Merah Putih tidak akan mematikan program-program BUMDes, dan tidak menimbulkan kecemburuan antarlembaga ekonomi desa,” ungkapnya. Untuk mencapai hal tersebut, Iwan menegaskan bahwa pemerintah wajib memfasilitasi BUMDes agar mendapatkan sumber alternatif penyertaan modal dari pihak ketiga, seperti perusahaan swasta, venture capital, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Iwan mengingatkan bahwa alternatif penyertaan modal menjadi sangat strategis bagi BUMDes dan BUMDes Bersama. Tujuannya agar keduanya benar-benar menjadi entitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh desa, sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas keuangan desa tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan.
Team Redaksi Untuk Kiriman Rilis Berita
Email : mydesamerdeka@gmail.com
[…] LKI Golkar – Kebijakan pemerintah yang menjadikan Dana Desa sebagai jaminan atas kredit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ke bank-bank Himbara menuai kritik dari sejumlah kalangan. Langkah ini dinilai dapat membahayakan keberlanjutan pendanaan desa serta masa depan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).Sorotan tersebut disampaikan oleh Iwan Sulaiman Soelasno, Ketua Bidang Pemberdayaan Desa Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI, organisasi yang berafiliasi dengan Partai Golkar. Dalam pernyataan resminya pada Selasa (23/7/2025), Iwan menekankan pentingnya pemerintah memperkuat akses penyertaan modal alternatif bagi BUMDes, tanpa menggantungkan sepenuhnya pada Dana Desa.“Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 sudah secara tegas mengatur mekanisme kerja sama antara BUMDes dengan pihak ketiga, termasuk opsi penyertaan modal dari luar. Namun dalam praktiknya, realisasi kerja sama tersebut masih sangat minim,” ujar Iwan.Menurutnya, penggunaan Dana Desa sebagai jaminan kredit justru dapat mempersempit ruang fiskal bagi BUMDes dalam memperoleh penyertaan modal langsung dari desa, terutama jika terjadi kredit macet. Ia mengingatkan bahwa BUMDes […]